Berita

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi PNS Pemkot Ambon Jika Ingin TPP Dibayarkan

×

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi PNS Pemkot Ambon Jika Ingin TPP Dibayarkan

Sebarkan artikel ini
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jopie Silanno. Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berupaya memenuhi hak Pegawai Negeri Sipil (PNS), berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara rutin.

Di tahun 2024 ini, pembayaran TPP dilakukan dengan melengkapi bukti pelunasan PBB, iuran sampah, dan pembayaran bantuan orang tua asuh anak stunting bagi pejabat Struktural. Hal itu tertuang dalam surat edaran PJ Wali Kota Ambon Nomor 841.9/03/SE/2024 tertanggal 16 Januari 2024.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jopie Silanno mengaku, permintaan TPP untuk bulan Januari dari OPD sudah masuk, dengan melengkapi persyaratan yang diminta.

“Ada beberapa OPD yang sudah menindaklanjuti ketiga persyaratan itu. Kalau sudah lengkap, langsung kita proses pembayaran,” kat Jopie ketika ditemui usai apel pagi ASN, di lingkup Pemkot Ambon, di Pattimura Park, Senin (26/2/2024).

Menurut Jopie, tidak ada yang sulit dari persyaratan tersebut, terutama untuk bukti pembayaran PBB dan iuran sampah, karena setiap orang memiliki tempat tinggal, baik rumah pribadi, rumah orang tua, ataupun mengontrak/kost.

5222
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

“Jika nama berbeda dengan SPPT bisa minta surat keterangan dari Ketua RT setempat. Demikian juga yang kost atau mengontrak dapat meminta bukti pelunasan PBB, dan iuran sampah kepada pemilik. Karena ini tahun 2024, maka bukti pelunasan yang diminta adalah tahun 2023,” pungkas dia.

Sedangkan untuk bantuan orang asuh stunting, lanjutnya, hanya diwajibkan bagi pejabat struktural. “Yang non struktural tidak diwajibkan untuk bantuan stunting,” ujar dia.

Untuk itu Jopie berharap, semua semua PNS di lingkup Pemkot Ambon dapat menjadi contoh bagi masyarakat, untuk pelunasan PBB dan iuran sampah, guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebelumnya, PJ Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam arahannya pada apel pagi meminta semua PNS, agar dapat memenuhi persyaratan yang sudah disepakati bersama, agar TPP bulan Januari dapat dibayarkan BPKAD.