Politik

Politikus PDIP Soroti Netralitas Pj Gubernur DKI Jakarta di Pemilu 2024

×

Politikus PDIP Soroti Netralitas Pj Gubernur DKI Jakarta di Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak. (Foto: Ist).

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gilbert Simanjuntak menyoroti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal yang dimaksud yakni sikap para kepala daerah dalam menyambut kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan secara serentak pada tahun 2024 mendatang.

Apalagi menurutnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta memiliki kedekatan khusus dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Ditambah, saat ini anak sulung dari Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Tidak ada jaminan sejumlah 173 kepala daerah yang diangkat akan bersikap netral atau adil dalam Pemilu 2024, baik Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024, maupun Pilkada di bulan November 2024,” kata Gilbert kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Kemudian, Anggota DPRD DKI Jakarta itu menuturkan bahwa para kepala daerah yang dipilih langsung oleh Jokowi harus memiliki sikap selayaknya ASN dengan tetap menjaga netralitas. Lalu, masyarakat yang menentukan soal kedaulatan bangsa Indonesia.

“Adil itu harus dimulai dari pikiran, dari diri sendiri. Lebih terhormat jadi abdi rakyat daripada jadi sekedar penjaga keluarga tertentu,” ungkap Gilbert.

“Rakyat sepatutnya betul-betul jadi penentu kemenangan dan berdaulat penuh,” sambungnya.

Oleh karena itu, Gilbert mengimbau masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi netralitas kepala daerah. Terlebih khusus kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang saat ini juga merangkap jabatan sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

“Ini akan terwujud bilamana rakyat ikut aktif mengawasi para Pj Kepala Daerah yang diangkat oleh Presiden yang anaknya ikut kontestasi dalam pasangan Capres-Cawapres,” jelas Gilbert.

“Para Pj Kepala Daerah, terutama Pj Gubernur DKI karena lebih dekat ke Presiden, lebih baik diwaspadai hingga nanti terbukti tidak,” tandasnya.

358_PENGUMUMAN-HASIL-PENELITIAN-ADMINISTRASI_PPD