Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita

Partai Buruh Minta DPR dan BPK Bentuk Tim Pengaudit Duit Pajak di Kemenkeu

×

Partai Buruh Minta DPR dan BPK Bentuk Tim Pengaudit Duit Pajak di Kemenkeu

Sebarkan artikel ini
Massa Partai Buruh dan organisasi buruh berdemonstrasi di depan Kantor Pusat DJP Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (10/3/2023). (foto: Morteza Syariati Albanna).
Example 468x60

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membentuk tim pencari fakta untuk mengaudit segala dugaan penyelewengan terkait perputaran duit pajak rakyat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebab, di sisi bersamaan ia menilai rakyat sejauh ini sudah taat membayar pajak. Namun, di sisi lain, pejabat pajak malah mengumbar gaya hidup mewah di media sosial.

Example 300x600

“Penerimaan pajak kita gimana nih, banyak tidak penyelewengan-penyelewengan?” kata Said Iqbal saat diwawancarai TeropongNews di Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023).

Menurut dia, selanjutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani harus membuat payung hukum tentang pembuktian terbalik harta kekayaan penyelenggara negara.

“Pejabat mulai dari eselon 3, eselon 2, Eselon 1, termasuk menteri pembuktian terbalik dari mana hartanya?” tuturnya.

Salah satu contohnya, ujar Said, pejabat pajak harus bisa membuktikan bahwa kepemilikian atas motor gede, properti berupa rumah mewah, resort, bungalow, dan perumahan diperoleh bukan dari uang hasil korupsi.

“Kalau punya moge diperbolehkan tapi harus bisa dibuktikan dari mana asalnya. Punya resort dan rumah mewah, bungalow, perumahan, dari mana itu semua?” kata dia.

Said menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar disumbang dari pajak rakyat.

“Pajak kita 89% lebih kan. APBN berasal dari pajak, gede banget uangnya. Kan hampir Rp 2.000 triliun lebih dari pajak,” kata Said Iqbal.

Diketahui, pihak Partai Buruh beserta aliansi melakukan demonstrasi di depan kantor DJP Kemenkeu pada Jumat hari ini. Mereka mempersoalkan pejabat pajak yang flexing di media sosial. Hal itu jelas tidak elok dilihat rakyat yang selama ini dinilainya taat membayar pajak.

Mereka juga memprotes soal pejabat pajak tidak taat membayar pajak. Buruh mendesak DPR membuat undang-undang baru terkait harta pejabat pajak.

“Buat undang-undang tentang pembuktian terbalik harta pejabat pajak,” kata orator itu di depan kantor DJP Kemenkeu.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *