TEROPONGNEWS.COM, BANJARMASIN – Dibutuhkan perencanaan kebutuhan obat yang matang, sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar, termasuk program kesehatan yang telah ditetapkan untuk di puskesmas.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Diauddin mengatakan, Program Indonesia Sehat dari Kementerian Kesehatan adalah bentuk dukungan, dimana kementerian kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan harus menjamin akses, kemandirian dan mutu ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, yang salah satunya adalah tersedianya obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan.
“Perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu fungsi yang sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Salah satunya puskesmas,” katanya dia, saat pertemuan Penyusunan Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu (One Gate Policy), di Banjarmasin, Rabu (15/2/2023).
Menurutnya, penggunaan obat yang rasional juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebutuhan obat di puskesmas.
Seperti Rencana Kebutuhan Obat (RKO), obat program dengan realisasi pengadaan obat berdasarkan E-Catalogue dan pengadaan obat program melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dan hibah dari kementerian kesehatan.
“Dengan adanya sistem tersebut, dapat mempermudah mendata program BPJS yang beredar di Indonesia, sehingga Kementerian Kesehatan bisa memonitoring peredaran dan pemenuhan obat BPJS sesuai dengan E-catalog LKPP di seluruh indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Kefarmasian Dinkes Kalsel, Erny Kurniati menambahkan, tujuan kegiatan ini untuk terpenuhinya ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di fasyankes.
“Maka tidak terjadi tumpang tindih anggaran dan tidak terjadi kekosongan, kelebihan obat, vaksin dan perbekkes di fasyankes,” pungkasnya.
