Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita

Kisruh Pejabat Pajak, Said Iqbal: Baiknya Sri Mulyani Mundur dari Menkeu

×

Kisruh Pejabat Pajak, Said Iqbal: Baiknya Sri Mulyani Mundur dari Menkeu

Sebarkan artikel ini
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (foto: Instagram/ smindrawati).
Example 468x60

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai sebaiknya Sri Mulyani Indrawati legawa mundur dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu) buntut dari kekisruhan di instansi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

“Supaya adil Menteri Keuangan sebaiknya mundur lah, jangan hanya statement-statement doang,” kata Said Iqbal saat diwawancarai TeropongNews di Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023).

Example 300x600

Selain itu, ia menilai Suryo Utomo layak dicopot dari jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena melakukan flexing atau pamer harta kekayaan di media sosial.

Foto Suryo Utomo mengendarai motor gede (moge) sempat viral beberapa waktu lalu di media sosial.

“Dirjen Pajak copot. Gaya hidup mewah tersebut menyakiti kita semua, karena ini pasti mereka korupsi,” ucap Said.

Said mengaku kecewa dengan para pejabat pajak yang melakukan flexing. Kekesalan itu kian membesar begitu dia mendengar informasi dari Menko Polhukam Mahfud MD yang mengungkap ada transaksi janggal di Kemenkeu bernilai Rp 300 triliun.

“Ini kan menyakiti hati rakyat yang membayar pajak dengan baik,” kata Said.

Kendati demikian, Said tetap meminta rakyat, khususnya para buruh untuk tetap taat membayar pajak demi berkesinambungannya pembangunan di Indonesia.

“Saya menyerukan kepada seluruh buruh di Indonesia untuk tetap bayar pajak karena itu cara kita untuk mencintai Indonesia dan membangun Indonesia,” tegas dia.

Diketahui, pihak Partai Buruh beserta aliansi melakukan demonstrasi di depan kantor DJP Kemenkeu pada Jumat hari ini. Mereka mempersoalkan pejabat pajak yang flexing di media sosial. Hal itu jelas tidak elok dilihat rakyat yang selama ini dinilainya taat membayar pajak.

Mereka juga memprotes soal pejabat pajak tidak taat membayar pajak. Buruh mendesak DPR membuat undang-undang baru terkait harta pejabat pajak.

“Buat undang-undang tentang pembuktian terbalik harta pejabat pajak,” kata orator itu di depan kantor DJP Kemenkeu.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *