TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat penegak hukum dari Institusi Kepolisian RI (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dan memproses tiap kasus pidana tanpa pandang bulu serta tidak tebang pilih.
Jokowi memastikan, pemerintah tidak akan mengintervensi penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang sedang ditangani oleh aparat.
“Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus profesional sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Jokowi dalam keterangan persnya dari Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Jokowi menyatakan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Menurutnya, upaya pencegahan juga akan dan terus dilakukan, dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
“Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian perizinan online single submission (OSS), dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog,” tutur mantan Wali Kota Solo itu.
Jokowi berkata, dalam hal penindakan, pemerintah telah dan akan terus melakukan pengejaran serta melakukan penyitaan terhadap aset-aset obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dinilai tidak kooperatif.
“Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya,” ucapnya.
RI-1 ini kembali mewanti-wanti institusi Polri, Kejagung, dan KPK agar serius menangani persoalan tipikor ini.
“Untuk itu saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih,” ujar Presiden Jokowi.
