445 kali dilihat

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang familiar disebut sebagai UMKM, saat ini mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena pelaku usaha UMKM merupakan bantalan ekonomi paling efektif dalam meredam gejolak perekonomian seperti resesi global yang membawa banyak pengaruh bagi sendi-sendi ekonomi masyarakat.

Selain itu, pengembangan UMKM juga memiliki dampak positif lain bagi perekonomian seperti pembukaan lapangan kerja baru, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kapabilitas masyarakat untuk dapat mengakses kehidupan yang lebih baik. Tentunya semua hal tersebut membutuhkan bantuan dan dukungan dari semua unsur baik pemerintah maupun masyarakat sekitar.

Kabupaten Merauke merupakan kabupaten terbesar di bagian selatan Papua yang saat ini telah resmi menjadi ibu kota Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 25 Juli Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Selatan.

Dengan perubahan status tersebut maka potensi ekonomi yang diharapkan ke depannya akan semakin besar. Berbagai sektor ekonomi akan berkembang seiring dengan masuknya investasi dan kenaikan belanja pemerintah daerah (satuan kerja pemerintah daerah provinsi) sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan pesat.

Sebagaimana diketahui bahwa pada Tahun 2022 di Kabupaten Merauke terdapat 3.315 pelaku UMKM dengan rincian pelaku UMKM orang asli Papua sebanyak 498 unit (15%) dan pelaku UMKM non orang asli Papua sebanyak 2.817 unit (85%). Dari data tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan proporsi yang signifikan antara pelaku UMKM orang asli Papua dan yang bukan. Yang menjadi pertanyaan adalah faktor apa yang menyebabkan perbedaan proporsi tersebut?

Apabila kita melihat kembali hambatan umum yang sudah sering diulas dalam berbagai diskusi tentang pengembangan UMKM pada suatu wilayah yaitu akses permodalan, peningkatan keahlian SDM dan pemasaran, maka sudah banyak langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasinya.

Seperti dalam kaitannya dengan hambatan terhadap akses permodalan, saat ini Pemerintah melalui berbagai kebijakannya telah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk dapat mengakses permodalan, diantaranya adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Khusus Ultra Mikro (UMi).

Sedangkan dalam hal peningkatan keahlian dan pemasaran, sudah banyak pelatihan yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah melalui satuan kerja perangkat daerah maupun pusat bahkan beberapa kegiatan pelatihan dan pemasaran juga menggandeng langsung pihak ketiga seperti BUMN dan swasta. Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan pengembangan UMKM sebagai special mission bagi setiap kementerian/Lembaga yang memiliki unit kerja di daerah.

Dengan melihat hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan umum pada pengembangan UMKM seharusnya sudah sangat bisa diminimalisir akan tetapi pada kenyataannya tidak secara efektif meningkatkan jumlah proporsi UMKM orang asli Papua yang ada di Merauke. Hal ini mengindikasikan bahwa ada beberapa faktor penghambat lain yang secara signifikan menghambat perkembangan UMKM khusus orang asli Papua, yaitu : 1) Tingkat pendidikan dan keterbukaan akses terhadap informasi; 2) Stigma yang melekat pada orang asli Papua yang menurunkan tingkat kredibilitasnya terhadap kreditur; 3) Produk-produk yang masih terikat oleh batasan budaya sehingga nilai ekonominya tidak sebanding.

Pertama, tentang tingkat pendidikan dan keterbukaan akses terhadap informasi

Hal ini merupakan permasalahan utama yang seharusnya mendapat prioritas untuk diatasi dalam menyelesaikan seluruh permasalahan sosial ekonomi yang ada pada masyarakat asli Papua. Setiap kali dilakukan kunjungan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Merauke terutama di kawasan perkotaan, proporsi anak-anak asli Papua terhadap anak-anak dari pendatang relatif lebih rendah. Gambaran secara kasarnya mungkin tidak sampai 30% dari siswa yang ada pada satu sekolah tersebut adalah anak-anak asli Papua.

Berdasarkan informasi yang di dapat di lingkungan masyarakat, diketahui bahwa beberapa yayasan pendidikan yang ada di Merauke juga membuka pendidikan gratis untuk anak-anak asli Papua akan tetapi peminatnya relatif rendah. Sangat menyayat hati ketika melihat beberapa anak-anak usia sekolah yang menghabiskan waktunya menjadi tukang parkir atau sedang mabuk di beberapa lokasi seperti Bandara dan Tugu Libra.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir dan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut akan mengurangi kemampuan untuk memperoleh informasi terutama berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berpikir kreatif dan memiliki kredibilitas untuk membangun hubungan dengan pihak lain akan menjadi daya dukung dalam mengembangkan potensi diri dan pada akhirnya menjadi kunci untuk membangun sebuah usaha.

Kedua, stigma yang melekat pada orang asli Papua yang menurunkan kredibilitasnya terhadap Kreditur

Sangat tidak adil apabila secara general memandang seluruh orang asli Papua memiliki stigma suka mabuk-mabukan akan tetapi sebuah stigma yang sudah terbangun dari satu atau beberapa peristiwa dapat menghancurkan kredibilitas sebuah kelompok secara keseluruhan. Ketika sebuah stigma telah melekat pada sebuah kelompok maka sangat sulit untuk bisa menghilangkan stigma tersebut apalagi kalau stigma tersebut telah terbangun sejak lama.

Dalam kaitannya dengan dengan pengembangan UMKM orang asli Papua, stigma yang telah melekat pada mereka menjadikan tingkat kredibilitas mereka untuk dapat memperoleh pinjaman dana dari kreditur sangat rendah. Perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan prioritas juga tidak memberikan dampak signifikan karena yang membuat keputusan tentang kelaiktidakan adalah pihak pemberi kredit atau kreditur.

Oleh karena itu, meskipun akses terhadap informasi tentang permodalan sama-sama diketahui akan tetapi faktor stigma yang melekat mungkin akan berpengaruh signifikan dalam persetujuan pemberian kredit oleh kreditur.

Memecahkan permasalahan tentang stigma ini sangat sulit. Selain harus disertai dengan peningkatan kapasitas pendidikan dan keterbukaan akan wawasan, membangun sebuah stigma positif yang baru membutuhkan waktu yang relatif lama dan sangat rawan untuk diruntuhkan dengan satu ada dua peristiwa yang tidak sejalan.

Peran pemerintah daerah sangatlah besar dalam hal ini, melalui pendekatan terhadap penduduk dan peningkatan kapasitas pendidikan diharapkan ke depannya bisa memberikan wawasan bahwa tidak bisa sebuah peristiwa dipakai untuk mengeneralisir keseluruhan kelompok masyarakat.

Ketiga, produk-produk yang masih terikat batasan budaya sehingga nilai ekonominya tidak sebanding

Salah satu produk yang menarik ketika berkunjung ke Papua terutama Merauke adalah Noken. Sebuah tas rajut khas Papua yang dibuat dari serat kayu yang memiliki elastisitas tinggi dan nilai adat yang tinggi juga. Harga rata-rata Noken pada beberapa toko oleh-oleh di Merauke relatif mahal, berkisar diantara Rp 800.000,- sampai dengan Rp 1.500.000,- tergantung ukurannya. Sebuah tas sultan dengan harga sultan, sesuai dengan bahan yang unik dan kekhasannya.

Selain Noken asli, berkembang juga Noken dengan bahan dari benang rajut dan memiliki karakteristik sama dengan yang asli. Noken ini relatif lebih populer dibandingkan dengan yang asli karena dapat diberi motif sesuai pesanan pembeli dan harga yang dipatok relatif lebih murah dari yang asli yaitu Rp 150.000,- sampai dengan Rp 300.000,- tergantung ukuran.

Dari hal tersebut di atas, diketahui bahwa dari sisi pembeli secara umum akan menilai sisi ekonomi bahwa Noken berbahan benang rajut lebih layak dibeli daripada Noken berbahan serat kayu. Hal tersebut disebabkan karena informasi terkait Noken itu sendiri tidak terlalu tersebar luas dalam pasar sehingga antara nilai barang dan budaya di dalamnya tidak diperhitungkan dibandingkan dengan nilai ekonomisnya.

Persepsi yang muncul di sini adalah harga yang terlalu mahal atau dirasa tidak sebanding antara barang dan harganya, ditambah tidak secara langsung membuat posisi orang yang membelinya meningkat di mata masyarakat. Hal yang sama berlaku untuk Noken dengan bahan dasar benang rajut, dimana produk sejenis di pasaran online telah ada dengan harga yang relatif lebih murah.

Hambatan-hambatan budaya yang ada ini tidak serta merta harus dihilangkan dalam rangka mendukung perkembangan UMKM orang asli papua, akan tetapi perlu sebuah kebijakan dan sinergi dari para pemangku kepentingan untuk menguranginya dan menyesuaikannya dengan perkembangan jaman. Seperti halnya masalah pendidikan dan stigma, tidak dalam jangka pendek dapat diatasi tapi dengan kesinambungan program dan peran pemerintah baik pusat dan daerah dapat diatasi dalam jangka Panjang.