TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) bersama Pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrim di wilayah Papua Barat (PB) dan Papua Barat Daya (PBD).
Penguatan sinergi itu dibahas dalam forum konsultasi daerah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang digelar di Aston Hotel kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (14/3/2024).
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, mengatakan bahwa dengan kehadiran seluruh perwakilan dari Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat diharapkan dapat memiliki satu arah pemahaman yang sama, terutama target penurunan kemiskinan ekstrem di dua provinsi tersebut.
“Sudah turun, tetapi memang harus dipercepat karena secara nasional 0%. Syukur kalau dua Provinsi ini bisa mendekati 0%. Upaya-upaya tadi sudah disampaikan dari perwakilan Papua Barat dan Papua Barat Daya terkait program-programnya seperti apa,”ujarnya.
Melihat data capaian historis, kata Nunung, penurunan kemiskinan pada dua provinsi tersebut sudah di bawah 10 persen dengan variasi kota/kabupaten yang mana sebelumnya cukup tinggi. Artinya upaya yang telah dilakukan sejak Inpres 4 tahun 2022 itu dikatakan efektif.
“Hanya bagaimana upaya kecepatan akselerasinya, sinergi program pusat Provinsi kota/kabupaten harus kita pastikan dan yang tidak yang kalah pentingnya adalah bagaimana data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) itu menjadi acuan utama, karena disitu sudah by name by address,”katanya.
Menurutnya, jika dua wilayah tersebut angka kemiskinan bisa turun ke 1% sudah, itu sudahmenunjukkan perkembangan yang bagus. Karena mengingat ada wilayah yang sulit dijangkau.
“Seperti di Kabupaten Maybrat, itu kita tahu sendiri kondisi geografisnya dan untuk menjangkau mereka yang masuk kategori miskin ekstrem perlu upaya lebih,”katanya.
Oleh karena itu, Menko PMK telah melaporkan ke Presiden terkait regionalisasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang di mana setiap wilayah besaran PKHnya sama. Sehingga untuk wilayah Papua besarannya akan disesuaikan.
“Oleh karena itu besarannya yang disesuaikan, karena Rp200 ribu di Jogja tidak sama dengan Rp200 ribu di Papua. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan segera, tujuannya agar semakin mempercepat penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,”terangnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Setda Provinsi Papua Barat Daya George Yarangga mengatakan bahwa ada beberapa program yang sedang diupayakan oleh Pj. Gubernur Papua Barat Daya untuk mengatasi kemiskininan ekstrem, salah satunya adalah program Perlindungan Hari Tua atau Paitua.
 Paitua adalah jaminan sosial hari tua bagi orang tua lanjut usia. Di mana mereka yang berusia 65 tahun ke atas, setiap bulan pemerintah akan memberikan uang tunai Rp250.000.
Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Di mana Rp250.000 itu berasal dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp150.000 dan Pemerintah Kaupaten/Kota sebesar Rp100.000.
“Dari 6 kabupaten kota di Papua Barat Daya perbulan Maret 2023 sebanyak 39.258 kepala keluarga dengan persentase penurunan kemiskinan sebesar 6,41 persen. Jadi upaya-upaya sedang dilakukan untuk penurunan kemiskinan ekstrem, salah satunya implementasi program Paitua,”pungkasnya.
