TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Suhud Aliyudin memberitahukan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono telah terjadi pungutan liar (pungli) di tengah masyarakat saat penyaluran pangan murah terhadap pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di kawasan Koja, Jakarta Utara.
Suhud mengungkap hal ini dengan melakukan interupsi pada saat rapat paripurna (rapur) penandatanganan nota kesepakatan terkait Kebijakan Umum APBD serta Rencana Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2024 (KUA-PPAS) tengah berlangsung antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).
Interupsi yang dilayangkan Suhud terjadi ketika pemimpin rapat yakni Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi akan menutup rapat paripurna tersebut.
“Interupsi pimpinan. Suhud Aliyudin, PKS. di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan hal yang penting menyangkut keluhan masyarakat terkait dengan pembagian subsidi pangan yang kacau balau di lapangan,” kata Suhud saat melakukan interupsi di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).
Suhud dengan tegas meminta kepada Pemprov DKI melalui Pj Gubernur untuk segera membenahi masalah pungli pangan tersebut. Sebab, menurutnya, masih banyak warga yang sudah rela antre panjang namun tak semua memperoleh haknya.
“Saya berharap melalui forum yang terhormat ini Pj gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan,” ucap Suhud.
Tak sampai disitu, Suhud juga memberikan bukti isi rekaman yang berdurasi satu menit terkait antrean pangan murah. Pasalnya, jelas dalam rekaman itu ada kode-kode terselubung yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi tersebut.
Dalam praktiknya, sesuai bukti rekaman oknum itu mengatakan jika di daerah Koja, Jakarta Utara, warga yang mengantre dibagian depan dengan menggunakan batu dan sendal dihargai Rp50 ribu. Sementara dibagian belakang dihargai Rp 20ribu.
“Itu pimpinan realitas di lapangan, saya harap Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat. Terima kasih,” jelas Suhud.
Setelah interupsi itu, Ketua DPRD DKI meminta kepada Pj Gubernur untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan terkait adanya temuan pungli pangan tersebut.
“Mohon pak gubernur, mohon ditindaklanjuti. Ini ada yang enggak benar di lapangan mengenai pangan ya,” kata Prasetyo.
