TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut akan menindaklanjuti terkait adanya pungutan liar (pungli) dalam penyaluran pangan murah terhadap pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di kawasan Koja, Jakarta Utara. Ia mengaku akan menindak tegas jika benar terjadinya pungli.
Informasi pungli ini sebelumnya disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Suhud Alynudin saat rapat paripurna (rapur) DPRD DKI berlangsung yang dihadirinya.
“Katanya ada pungli, saya cek juga. Pungli itu siapa. Kalau aparat saya tindak,” ujar Heru kepada wartawan usai menghadiri rapur penandatanganan nota kesepakatan terkait Kebijakan Umum APBD serta Rencana Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2024 (KUA-PPAS) di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).
Kemudian, terkait adanya aduan soal panjangnya antrean pangan murah, Heru berkata hal ini disebabkan oleh tingginya animo masyarakat dan sudah mengantre sejak subuh. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat agar datang tepat satu jam sebelum pembagian pangan murah dilaksanakan.
“Memang pas saya ke Muara Angke kan ada juga, tapi kan kita minta kalau buka jam 8 datang jam 7,” jelas Heru.
“Tapi nanti sebentar saya panggil Dinas KPKP dan semuanya,” ungkapnya lebih lanjut.
Sebelumnya diberitakan TeropongNews, Anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Suhud Aliyudin memberitahukan kepada Pj Gubernur DKI adanya pungli di tengah masyarakat saat penyaluran pangan murah terhadap pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di kawasan Koja, Jakarta Utara.
Suhud mengungkap hal ini dengan melakukan interupsi pada saat rapat paripurna (rapur). Interupsi yang dilayangkan Suhud terjadi ketika pemimpin rapat yakni Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi akan menutup rapat paripurna tersebut.
“Interupsi pimpinan. Suhud Aliyudin, PKS. di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan hal yang penting menyangkut keluhan masyarakat terkait dengan pembagian subsidi pangan yang kacau balau di lapangan,” kata Suhud saat melakukan interupsi di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).
Suhud dengan tegas meminta kepada Pemprov DKI melalui Pj Gubernur untuk segera membenahi masalah pungli pangan tersebut. Sebab, menurutnya, masih banyak warga yang sudah rela antre panjang namun tak semua memperoleh haknya.
“Saya berharap melalui forum yang terhormat ini Pj gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan,” ucap Suhud.
