Berita

JK Minta Jokowi Tak Terlalu Terlibat Politik Pilpres, Pengamat: Jusuf Kalla Guru Bangsa

×

JK Minta Jokowi Tak Terlalu Terlibat Politik Pilpres, Pengamat: Jusuf Kalla Guru Bangsa

Sebarkan artikel ini
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Wasisto Raharjo Jati. (foto: dok. pribadi).

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) Jusuf Kalla hanya ingin memberi saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih fokus ke pemerintahan, menyelesaikan program agar tidak ada pembangunan yang mangkrak.

Diketahui, JK sebelumnya meminta Presdiden Jokowi untuk mengikuti sikap Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai tidak terlalu ikut campur dalam kontestasi politik jelang Pemilu.

“Saya pikir posisi JK sebagai seorang guru bangsa ingin memberi masukan bagi Presiden Jokowi agar juga fokus pada penyelesaian program-program kebijakan,” kata Wasis, sapaannya, saat dihubungi TeropongNews di Jakarta, Minggu (7/5/2023).

Wasis menilai wajar saja Jokowi memanggil enam ketua umum partai politik (parpol) seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto ke Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023).

Jika dikaji dari sudut pandang Jokowi ingin memperteguh atau memperkuat suatu hubungan jelang Pemilu 2024, maka tidak ada yang salah terhadap pemanggilan enam ketum parpol koalisi pemerintah tersebut ke Istana, meski minus Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

“Sebenarnya itu hanya masalah perspektif saja sebenarnya. Kalau konteksnya demi konsolidasi pemilu 2024 yang kondusif, langkah Presiden itu hal yang wajar,” ujarnya.

Wasis tidak melihat pemanggilan ketua umum koalisi pemerintah ke Istana sebagai cawe-cawe.

“Saya tidak melihat itu sebagai cawe-cawe,” tuturnya.

Menurut dia, agar objektif, maka publik harus melihat Jokowi dalam dua sisi, yakni sebagai pemegang nakhoda pemerintahan dan “petugas” partai politik (parpol).

“Kita perlu melihat sosok Jokowi dalam dua sisi yang seimbang baik sebagai seorang Presiden maupun politisi karena dua ranah itu tentu beda pula kerja dan outputnya,” tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (2/5/2023) malam kemarin.

“Ya memang (sengaja) tidak diundang,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).

Menurut Jokowi, Surya Paloh dengan NasDem-nya sudah punya koalisi bersama PKS dan Partai Demokrat, mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) dalam Pilpres 2024.

“Loh NasDem itu ya kita harus bicara apa adanya kan sudah memiliki koalisi sendiri,” ucap mantan Wali Kota Solo itu.

358_PENGUMUMAN-HASIL-PENELITIAN-ADMINISTRASI_PPD