TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan perihal perbedaan data transaksi janggal Rp 3,3 triliun di Kementerian Keuangan, sementara di sisi lain Menko Polhukam Mahfud MD bilang transaksi mencurigakan ada Rp 35 triliun.
Sri Mulyani beralasan ihwal Rp 3,3 triliun yang disampaikannya itu hanya ada di lingkup Kemenkeu.
“Yang kami sampaikan Rp 3,3 triliun memang menyangkut Kemenkeu. Rp 18,7 triliun adalah data korporasi, sisanya Rp 13 triliun adalah data yang ada nama pegawai Kemenkeu yang merupakan surat-surat yang dikirim ke APH, 64 surat dengan nilai transaksi Rp 13 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Sri Mulyani mengaku surat yang dikirim ke aparatur penegak hukum atau APH itu tidak diterimanya. Maka itu, dirinya hanya fokus ke surat yang dilaporkan ke Kemenkeu.
“Karena surat ini tidak ke kami, dan kami hanya menerima informasi dari PPATK mengenai nomor suratnya saja, ya kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Makanya di Komisi XI kami fokusnya di yang abu-abu, karena itu suratnya ke kami dan kami bisa buka kembali seluruh data menyangkut surat surat tersebut,” ujarnya.
“Itu yang membedakan, sama tapi beda presentasi, Pak Menko menyampaikan Rp 35 triliun karena itu semua menyebut nama pegawai Kemenkeu,” kata Sri Mulyani melanjutkan.
