Berita

Tolak Musda, Sejumlah Kader Golkar Papua Barat Akan Demo Besar-Besaran

×

Tolak Musda, Sejumlah Kader Golkar Papua Barat Akan Demo Besar-Besaran

Sebarkan artikel ini
Korlap aksi demo tolak Musda Golkar, Petrus Nauw dan Sekretaris Jhon Fhatie. (Foto:IST/TN)

TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Sejumlah Kader dan partisipan Partai Golkar Papua Barat akan menggelar aksi demo besar-besaran pada Minggu, (19/2/2023) mendatang.

Aksi demo yang akan berlangsung di depan Bandara DEO Sorong itu dalam rangka menolak surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) I Golkar Papua Barat Daya.

Sekretaris aksi, Jhon Fathie dalam keterangan persnya, Kamis (16/2/2023) mengatakan bahwa pihaknya sudah menyurat ke kepolisian dan telah membentuk tim menggelar untuk aksi demo.

“Kita sudah menyampaikan surat ijin ke Polisi untuk melaksanakan demo pada tanggal 19 Februari 2023 dan kita sudah melakukan persiapan,”ujarnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa pada prinsipnya ia mendukung penuh pelaksanaan Musda yang akan datang apabila surat mandat DPP yang diberikan kepada ketua DPD Partai Golkar Papua Barat untuk memimpin Musda sesuai dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) dan juklak partai.

“Tetapi kalau DPP tidak menghargai produk yang dikeluarkan sendiri, maka kami sebagai kader menganggap bahwa ini penghinaan terhadap Ketua umum dan seluruh pengurus DPP. Sebab, ADRT yang dikeluarkan DPP itu jadi syarat mutlak yang harus dipatuhi seluruh kader seluruh Indonesia,”jelasnya.

Oleh karena itu,pihaknya telah siap melakukan aksi demo menolak kedatangan DPP Partai Golkar dan meminta agar pelaksanaan Musda dibatalkan.

“Kami akan kumpulkan massa yang lebih besar dari 4 kabupaten 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya. kami akan menduduki Bandara DEO, dan orang DPP harus pulang, mereka tidak akan masuk di Kota Sorong,”tegasnya.

Selain itu, Petrus juga menegaskan bahwa aksi demo yang akan dilakukan semata-mata bukan karena kepentingan pribadi ataupun kelompok, namun karena ingin menyelamatkan aturan organisasi.

“DPP memaksakan Lambert jitmau untuk melakukan pemilihan secara aklamasi saat Musda, padahal Lambert sering menciptakan konflik dalam partai. Belum lagi, DPP masih memelihara para koruptor di partai itu. Padahal Presiden kita tidak kompromi dengan para koruptor,”pungkasnya.

358_PENGUMUMAN-HASIL-PENELITIAN-ADMINISTRASI_PPD