Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita

Pemprov Serahkan KUA-PPAS APBD 2023, DPRD Maluku Ingatkan Hal Ini

×

Pemprov Serahkan KUA-PPAS APBD 2023, DPRD Maluku Ingatkan Hal Ini

Sebarkan artikel ini
Rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2023, yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Senin (21/11/2022). Foto-Ist/TN
Example 468x60

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku akhirnya menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Maluku tahun anggaran 2023 kepada DPRD setempat, untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan.

Dokumen KUA-PPAS Maluku tahun anggaran 2023 itu diserahkan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno saat rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2023, yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Senin (21/11/2022).

Example 300x600

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut, dan dihadiri Wakil Ketua Azis Sangkala, Rasyid Latuconsina, anggota DPRD, dan Wakil Gubernur, Barnabas Orno, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut mengatakan, setiap tahunnya pemerintah daerah terus melakukan peningkatan laju pembangunan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus tepat sasaran dengan memperhatikan berbagai sektor, yang dapat meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).

“Kebijakan APBD mestinya dirancang sesuai kebutuhan masyarakat, yang berdampak pada tingkat penurunan angka kemiskinan. Penyelesaian plafon sementara yang akan diserahkan oleh pemerintah daerah, diharapkan dapat dibahas tepat waktu,” ujar dia.

Mengingat sangat pentingnya pembahasan KUA PPAS dan demi kelancarannya, maka para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Maluku diharapkan tidak keluar daerah dan tidak diwakili selama proses pembahasan berjalan.

“Penyerahan KUA-PPAS APBD Provinsi Maluku tahun oleh pemerintah daerah akan dilanjutkan dengan digelarnya rapat Badan Musyawarah (Bamus). Kita harapkan, pemda siap dengan semua dokumen sehingga seluruh pembahasan dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” harap Sairdekut.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *