Ilustrasi logo PON XX Papua



TEROPONGNEWS.COM , JAYAPURA – Ratusan pekerja media center di Jayapura, Papua memberikan warning atau ultimatum kepada PB PON XX untuk segera menyelesaikan hak-hak mereka.

<


Pekerja media center yang terdiri dari reporter, videografer, editor naskah, editor video, staf, serta tim fotografer Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 menuntut kepada pihak Panitia Besar (PB) PON XX Papua untuk segera membayar honorarium.
Pasalnya sampai saat ini atau 45 hari paska pesta olahraga terbesar di tanah air itu ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin pada 15 Oktober silam. Honorarium para pekerja media center dan tim fotografer tersebut belum dibayarkan.


Oleh karena itu, sebagai salah satu garda terdepan kesuksesan penyelenggaraan PON XX. Para pekerja SDM media center dan tim fotografer memberikan enam tuntutan kepada pihak PB PON XX Papua untuk menjelaskan masalah keterlambatan pembayaran honorarium.


Enam tuntutan yang tertuang dalam surat menuntut kejelasan yang dilayangkan kepada Ketua Harian PB PON XX Papua per tanggal 28 November 2021 tersebut berisi:

  1. Sejak kami mulai bertugas pada awal PON XX sampai dengan selesainya. Kontrak kerja yang dijanjikan tidak pernah diberikan. Secara Undang-Undang (UU) Tenaga Kerja, seharusnya salinan kontrak disepakati, disaksikan, ditandatangani, dan dipegang oleh kedua belah pihak yang bersepakat.
  2. Official Photographer PON XX Papua yang berjumlah 67 orang sudah lengkap administrasi. Tapi hingga saat ini, bahkan belum juga menerima honor seperti yang tertera pada kontrak.
  3. Tidak adanya transparasi berupa besaran jasa yang akan kami, apa saja indikator ukuran kinerja tersebut tidak pernah tersampaikan jelas. Hal ini dimungkinkan akan ada kekecewaan terkait besaran nilai tidak sesuai dengan beban kerja yang dilakukan.
  4. Kapan pihak PB PON bisa menyelesaikan pembayaran hak kami semua, mengingat 43 hari telah berjalan sejak PON resmi ditutup. Dan saat ini telah memasuki triwulan ke-empat dalam penganggaran pemerintah.
  5. Jika memang ada kendala/permasalahan yang dihadapi oleh PB PON, kenapa hal tersebut tidak pernah disampaikan secara transparan. Terkesan ada yang ditutupi dengan kalimat “harap bersabar.”
  6. Pada perkataan mana kami harus percaya, jika pada setiap kesempatan ada saja alasan berbeda yang disampaikan kepada kami, mulai “persoalan berkas, sedang pengajuan dana termin II sampai dengan kalimat kas kosong minta tambahan ke pemerintah.”
    Berdasarkan hal tersebut, maka pekerja SDM media center dan tim fotografer PON XX Papua 2021 berinisiatif untuk menyuarakan masalah ini demi kejelasan penyebab pembayaran honor ini menjadi sangat terlambat.
    “Ketegasan dari kami bahwa secepatnya harus direspons. Kami minta minimal orang-orang yang terlibat di dalamnya, entah itu bendahara umum, bendahara PON, atau Ketua Harian dan yang terlibat langsung untuk dihadirkan langsung, menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kami, kapan kami akan dibayar, intinya itu,” kata ketua Eko Paul Andhika Weriditi selaku ketua aksi, Senin (29/11/2021).
    Menurut Eko, masalah keterlambatan pembayaran honor ini sangat memalukan. Sebab, beberapa fotografer yang dilibatkan pada PON XX kali ini, langsung direkrut dan didatangkan dari luar Papua. Bahkan, beberapa fotografer mempunyai rekam jejak di multievent olahraga seperti Asian Games.
    “Yang memalukan lagi adalah banyak teman-teman fotografer dari Jawa yang punya track record bekerja di Asian Games, harus menanyakan hak kami seperti begitu, kan memalukan. Mereka dari luar katanya dananya triliunan, tapi kok macet,” keluhnya.
    Eko mengaku, para pekerja media center dan tim fotografer ini memberi tenggat waktu 7 hari kepada PB PON XX Papua untuk segera merespons surat yang telah dikirimkan tersebut. Ia menyebut, jika surat tersebut tak ditanggapi, maka pekerja media center dan tim fotografer akan menempuh jalur hukum terkait masalah ini.
    “Bisa jadi kami akan buat laporan kepolisian, soal pasal-pasal yang akan kami tuntut nanti kami akan berikan informasi. Kami juga harus koordinasi dengan kuasa hukum, supaya nantinya kami tidak salah melangkah. Artinya harus transparan dan jelas,” pungkasnya.
Berita lain untuk anda