Penyerahan dokumen KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2022 ini, dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2022, yang berlangsung di ruang paripurna, kantor DPRD Provinsi Maluku, Jumat (26/11/2021). Foto-Rudy Sopaheluwakan/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – DPRD Provinsi Maluku akhirnya menerima dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

<

Penyerahan dokumen KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2022 ini, dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2022, yang berlangsung di ruang paripurna, kantor DPRD Provinsi Maluku, Jumat (26/11/2021).

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury dalam sambutannya mengatakan, tujuan dari berbagai penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dalam hal ini pembangunan dan pelayanan publik, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu, pada setiap tahunnya, pemerintah daerah tetap berupaya untuk meningkatkan pembangunan di semua sektor,” kata dia.

Rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2022, yang berlangsung di ruang paripurna, kantor DPRD Provinsi Maluku, Jumat (26/11/2021). Foto-Rudy Sopaheluwakan/TN

Menurutnya, dampak dari pembangunan yang dilakukan dari waktu ke waktu, diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan, dalam berbagai segi kehidupan, serta mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah-wilayah di Provinsi Maluku.

Dikatakan, kemajuan yang dicapai tersebut, tidak terlepas dari hubungan kerjasama yang baik, dari seluruh komponen masyarakat Maluku, terutama pemerintah daerah dan DPRD, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dalam menetapkan kebijakan pembangunan.

“Kebijakan pembangunan yang dibiayai anggaran yang bersumber dari APBD sangat memiliki peranan penting dan strategis, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandas dia.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan APBD yang ditetapkan secara tepat, akan menentukan ketepatan implementasi anggaran setiap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan.

Berita lain untuk anda

Beras Tidak Terserap, Aliansi Petani Padi Merauke Gelar Aksi Demonstrasi Damai

TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Akibat tidak terserapnya beras petani Merauke, Serikat Aliansi Petani…

Ketersediaan Bapok di Kaimana Aman Hingga Lebaran 1442 H

TEROPONGNEWS.COM, KAIMANA- Ketersediaan stock bahan pokok (bapok) di kabupaten Kaimana, dipastikan aman…

Presiden Beri Apresiasi, Konser Virtual ‘Berbagi Kasih Bimbo’ Kumpulkan Donasi Rp 4 M

Jakarta, TN – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) terharu tingginya partisipasi…

Literasi Digital di Sorong Bahas Pentingnya Etika dan Keamanan Dalam Berinternet

TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) lewat Direktorat Pemberdayaan informatika Direktorat…