TEROPONGNEWS.COM, JAYAPURA – Akademisi dari Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura, Fredy Sokoi meminta adanya pendampingan serius, terhadap kelembagaan Kampung adat yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Menurut Fredy Sokoi, masih terjadi banyak kendala dalam tata pengelolaan kelembagaan Kampung Adat, yang digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, sehingga perlu langkah serius dalam pendampingan, sehingga tidak terjadi kesenjangan bagi pelaku-pelaku yang ditetapkan dalam kampung adat nantinya.
“Ada koordinasi yang kurang bagus, baik internal antara kepala kampung dengan pimpinan adat setempat, tetapi juga kepala kampung adat dengan kampung dinas. Itu juga menyulitkan mereka mendapatkan penganggaran cepat, dan juga komunikasi yang tidak seimbang. Sehingga menyebabkan beberapa kepala kampung yang sudah dilantik harus pasrah, seolah tidak mau bicara hal ini,“ kata Fredy Soki, Selasa (19/1/2021).
Selain sisi teknis, Dosen Antropologi Uncen ini juga membeberkan, sisi subtansial persoalan kampung adat yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, ada sejumlah Surat Keputusan (SK) yang belum diterbitkan.
Dimana, kesulitan dari penerbitan SK tersebut menyebabkan banyak program kerja di kampung adat yang tidak dapat di usulkan pada APBK Kampung.
“Mereka juga mengalami sikap pasrah seolah-olah tidak ada kepedulian dari pengambil keputusan di tingkat kabupaten, untuk melihat mereka. Ada kendala-kendala semacam itu membuat efektifitas dari diskusi kampung adat tidak mengalir,“ ungkapnya.
Meski demikian, lanjut dia, komitmen kuat dan optimisme dari masyarakat adat untuk mendukung dan tetap menjalankan kampung adat, karena merupakan harga diri, dan mereka akan terus berjuang dalam kondisi dan situasi apapun.
