Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan. Foto-Ist/TN

 692 total views (dibaca)

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Maluku, Zulkarnain diminta untuk tidak melimpahkan kesalahan kepada orang lain, terkait dengan pembayaran jasa Covid-19.

Pasalnya, Zulkarnain selama ini terkesan selalu menyalahkan mantan Kadinkes Maluku, Meikyal Pontoh yang tidak menyiapkan juklak dan juknis.

“Saya tegaskan, jika apa yang disampaikan Kadinkes itu sama sekali tidak benar. Saya minta, yang bersangkutan jangan hanya kerjanya mencari kesalahan orang, tapi yang bersangkutan harus berupaya, untuk segera membayar jasa Covid-19 bagi 131 nakes, khusus di RS Ishak Umarella Tulehu,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan kepada wartawan, di Ambon, Rabu (18/5/2022).

Menurutnya, setelah Kadinkes Maluku sebelumnya Meikyal Pontoh diganti, maka proses administrasi untuk pembayaran jasa covid-19 tahun 2020 dilakukan.

Draf peraturan Gubernur Maluku terkait dengan pembayaran jasa Covid-19, lanjut Hurasan telah disiapkan. Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) yang ditandatangani, terdapat salah satu klausul yang menyatakan, jika pembayaran jasa pelayanan covid-19 bagi tenaga kesehatan tidak perlu dengan Pergub Maluku, tetapi cukup dengan peraturan direktur rumah sakit.

“Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, pembayaran jasa Covid-19 pada rumah sakit lapangan, harus dilakukan dalam bentuk klaim fasilitas pelayanan, dengan rincian 50 persen diperuntukkan bagi operasional, dan 50 persen untuk jasa nakes,” ungkap dia.

“Peraturan Gubernur tersebut setelah dilakukan rapat bersama 131 tenaga kesehatan yang melayani pasien covid-19 di BPSDM, dimana dari 50 persen yang dialokasikan bagi tenaga kesehatan disepakati format pembayaran 60 persen bagi pelayanan langsung seperti tenaga kesehatan dan 40 persen bagi tenaga pelayanan jadi tidak langsung dibayarkan,” tambah Hurasan.

Sayangnya, dalam perjalanan Kadinkes Maluku, Zulkarnain malah mengubah format pembagian dengan rincian 50 persen bagi pelayanan langsung, seperti tenaga kesalahan dan 50 persen pelayanan tidak langsung.

“Kepala Dinas meminta agar format 50 persen bagi pelayanan langsung, seperti tenaga kesalahan dan 50 persen pelayanan tidak langsung termasuk didalamnya bagi Kepala Dinas,” tandasnya.

Terhadap keinginan Kadis itu, Tim dan Bagian Hukum meminta BPKP Maluku untuk melakukan telaah terhadap peraturan gubernur dimaksud.

Hasilnya, BPKP memerintahkan Kadinkes Maluku untuk melakukan pembayaran dengan format pembayaran 60 persen bagi pelayanan langsung dan 40 persen pelayanan tidak langsung.

Hurasan mengaku kesal, dengan ulah Kadinkes Maluku yang terlalu fokus untuk mencari kesalahan orang lain, disaat Pergub secara tegas memerintahkan pembayaran jasa Covid-19 bagi 131 tenaga kesehatan cukup dilakukan dengan SK Direktur RSUD Ishak Umarela.

Kadinkes, menurut Hurasan, seharusnya proaktif untuk melakukan pembayaran hak tenaga kesehatan, apalagi anggaran sebesar Rp 6 miliar lebih telah tersedia pada rekening RSUD Ishak Umarela.

“Anggarannya sudah tersedia, kadinkes harus segera bayar sesuai hasil telaah BPKP Maluku dan bukan lagi menghambat pembayaran. Selama ini Dinas Kesehatan Maluku juga tidak melakukan proses administrasi untuk pembayaran, tetapi ketika 131 tenaga kesehatan melapor kepada Komisi IV barulah dinas bergerak,” tandas Hurasan.

Berita lain untuk anda

Sekolah Di Kota Sorong Bakal Dibuka Kembali

 416 total views (dibaca)  416 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Walikota Sorong, Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM…

Satgas Yonif 123/Rajawali Bantu Proses Persalinan Warga Perbatasan RI-PNG

 367 total views (dibaca)  367 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 123/Rajawali Pos…

Jelang Idul Adha, DPRD Maluku: Hewan Kurban Harus Sehat dan Layak Dikonsumsi

 465 total views (dibaca)  465 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AMBON – DPRD Provinsi Maluku menegaskan, menjelang hari…

Desa Rusoh Rapat Pengesahan Penerima BLT

 462 total views (dibaca)  462 total views (dibaca) Talaud, TN – Aparatur Desa Rusoh, Kecamatan Beo Selatan,…

Ahoren : 6 Bupati Sorong Raya Keberatan Alokasi Dana Otsus 2021 Berkurang

 372 total views (dibaca)  372 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MANOKWARI- Enam kepala daerah (KADA) wilayah Sorong Raya…

Reses Anggota DPR RI, Ini Permintaan Gapoktan OAP Merauke

 426 total views (dibaca)  426 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Orang Asli…

Alasan Sakit, Waket I DPRD Telbin Intens Urus Dukungan AYO

 450 total views (dibaca)  450 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, TELUK BINTUNI – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan…

Wali Kota Sorong dan Ketua DPRD Berhalangan Hadir, Kejaksaan akan Panggil Ulang

 453 total views (dibaca)  453 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong…

PKS Bantu Warga Maluku Lewat ‘Genta’

 428 total views (dibaca)  428 total views (dibaca) Ambon, TN – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera…

Kapolres Kaimana Himbau Masyarakat, supaya Malam Tahun Baru Tetap di Rumah

 478 total views (dibaca)  478 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, KAIMANA- Menjelang akhir tahun 2020 Polres Kaimana melarang…