Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

 11,470 kali dilihat

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama DPR RI yang diwakili Komisi III DPR RI, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-undang (UU).

Diketahui, pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (6/12/2022). Bamsoet yang sempat menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menjelaskan, setelah sekitar 104 tahun menggunakan KUHP warisan produk Belanda yang dimulai pada tahun 1918, melintasi 7 periode kepemimpinan presiden Indonesia dan 14 periode DPR RI, akhirnya Indonesia bisa memiliki UU KUHP yang dihasilkan sendiri oleh anak bangsa.

Ia menuturkan, pada saat dirinya memimpin DPR RI di periode 2018-2019, pembahasan RUU KUHP sudah hampir selesai. Namun karena waktu periode DPR RI sudah hampir berakhir, akhirnya pembahasan tersebut di carry over dan dilanjutkan oleh DPR RI periode 2019-2024.

“Dalam setiap pembahasan RUU KUHP, pemerintah dan DPR RI senantiasa mengedepankan prinsip transparan, teliti, dan partisipatif. Sehingga sudah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan publik,” ujar Bamsoet sapaan akrabnya, di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pengesahan UU KUHP tersebut juga menunjukan kedaulatan bangsa dalam bidang hukum. Terlebih KUHP warisan Belanda juga sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia.

Sedangkan UU KUHP yang disahkan sudah sangat reformatif, progresif, dan juga responsif dengan situasi di Indonesia.Lebih lanjut, dirinya mengatakan, UU KUHP yang telah disahkan tersebut akan mengalami masa transisi tiga tahun, dan berlaku efektif pada tahun 2025. Sebagaimana keberadaan UU lainnya, seiring perjalanan waktu, UU KUHP bisa jadi akan mengalami berbagai penyempurnaan, menyesuaikan kebutuhan bangsa.

“Tidak sekedar menjadi momen historis karena Indonesia memiliki KUHP sendiri, keberadaan UU KUHP juga harus menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Setidaknya terdapat tiga pidana yang diatur, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, keberadaan pasal-pasal di UU KUHP yang banyak disoroti publik seperti pasal pidana ‘kumpul kebo’, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis, sebetulnya telah melalui kajian berulang secara mendalam antara pemerintah dan DPR dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Karena itu, menurutnya, penentangan dari pihak asing, khususnya di pasal ‘kumpul kebo’, tidak perlu dikhawatirkan. Karena keberadaan pasal tersebut telah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, serta sesuai dengan kultur budaya dan ajaran dari berbagai agama yang dipeluk bangsa Indonesia.

Jika kini berbagai pasal tersebut masih mendapatkan sorotan publik, lanjut dia, maka pemerintah dan DPR RI perlu memasifkan lebih gencar lagi sosialisasi UU KUHP tersebut ke berbagai kelompok masyarakat. Seandainya masih ada yang tidak puas dengan keberadaan UU KUHP, masyarakat bisa menggunakan hak konstitusinya untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sehingga tidak perlu melakukan demonstrasi yang mengganggu aktivitas publik dan mengganggu kondusifitas politik,” pungkas Bamsoet.

Berita lain untuk anda

Gustu Covid-19 Kota Sorong Sudah Keluarkan SIKM Sebanyak 1017 Lembar

 2,661 kali dilihat 2,661 kali dilihat Sorong, TN – Gugus tugas (Gustu) percepatan penanganan Covid-19 kota…

China Izinkan Lab Virus di Wuhan, Syaratnya WHO Dilibatkan

 2,633 kali dilihat 2,633 kali dilihat Jakarta – Pemerintah Cina akhirnya mengizinkan investigator independen untuk memeriksa…

November 2022, NTP Provinsi Maluku Sebesar 104,81

 1,778 kali dilihat 1,778 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat,…

Parkir Liar di Merauke akan Ditertibkan Satpol PP

 2,602 kali dilihat 2,602 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Satpol PP Merauke akan menertibkan parkir liar…

Komisi IV Akan Cari Solusi Selesaikan Masalah di PNRI Ambon

 2,496 kali dilihat 2,496 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku akan mencari…

Koarmada III Distribusikan Logistik dan Beri Layanan Kesehatan Bagi Korban Terdampak Cuaca Ekstrem di Sorong

 2,764 kali dilihat 2,764 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Sorong dan sekitarnya…

DWP Sulsel Gelar Workshop Peningkatan Kapasitas

 1,356 kali dilihat 1,356 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Selatan…

Pemerintah Keluarkan Kebijakan Ekonomi Ditengah Pandemi Covid-19

 2,451 kali dilihat 2,451 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, TERNATE – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate, Afni…

Satpol PP Lakukan Pemagaran dan Jaga Lokasi Stadion Mattoanging

 2,614 kali dilihat 2,614 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan turut berdukacita,…

Bertemu Perwakilan Buruh Tani, Kasetpres Segera Tindak Lanjuti

 4,671 kali dilihat 4,671 kali dilihat TEROPONGNEWS.COM JAKARTA – Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono…