Stiker Kampanye Selamatkan Lembah Grime Nawa

 439 total views (dibaca)

TEROPONGNEWS.COM, JAYAPURA – Praktisi Hukum dan juga Akademis Uncen Dr. Lily Bauw, SH. M.H. mengungkapkan, pemerintah harus memkaji baik syarat utama dalam melakukan pencabutan izin-izin Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Jayapura yang di nilai bermasalah.


Pernyataan itu di sampaikan Praktisi Hukum dan Juga Akedemisi Dr. Lily Bauw, SH. M.H. dalam diskusi Review Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit yang di laksanakan di Hotel Suni Like Garden Sentani Kamis, (21/4/2022) dimana sebagian besar orang, baik akademis, LSM, Masyarakat Adat, Pemerintah Daerah dan Penggiat Lingkungan berpendapat bahwa sawit sangat tidak menguntungkan masyarakat adat di papua Khususnya Kabupaten Jayapura, dan juga berdampak buruk terhadap keberlangsungan hutan dan seluruh habitat yang terdapat di dalamnya.


Menurut Akademis Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) tersebut, Pemerintah Daerah sebelum melakukan pencabutan Izin pertama-tama perlu melihat siapa aktor yang memberikan izin Kepada Perusahaan, apakah itu Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten Kota .” izin lokasi ini ada yang sudah berakhir ada yang belum ,jika sudah berakhir tentunya harus di cabut , yang namanya suartu asas tindakan Hukum itu harus ada Pencabutan “ujar Lily Bauw dalam diskusi tersebut.


Namun dirinya menjelaskan jika izin suatu Perusahaan tersebut jika sudah berakhir maka sudah sepatutnya di cabut oleh pihak berwenang dalam hal ini Pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum . kendati demikian Pencabutan itu juga perlu memiliki dasar Hukum yang kuat , kemudian jika ingin di Perpanjang Izin Pengoperasiannya ada dasar hukum sehingga ada rasionalisasi soal regulasi yang di Mainkan .”namanya izin sudah ada batasan-batasan , untuk sekian hektar misalnya kewenangan pusat, provinsi atau kabupaten Kota ini yang memag perlu di Lihat secara cermat.”ungkap Dr. Lily Bauw, SH. M.H.


Dr. Lily Bauw, SH. M.H. menambahkan melihat UU Otonomi Khusus No. 2 Tahun 2021 Junto PP 106 Lamapiran yang menjelaskan khusu mengenai pertanahan ada urusan yang berbunyi Tanah Ulayat Masyarakat Adat , sehingga Khusus Kewenangan Provinsi menetapkan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat berarti harus ada produk Hukum Kabupaten yang menetapkan dimana tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat .


Bupati Jayapura Matius Awoitauw mengakui bahwa izin –izin Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah ada di Kabupaten Jayapura terbit sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati, sehingga masalah pencabutan izin perlu mendapat kepastian hukum yang jelas atau memiliki dasar yang kuat sehingga tidak serta –merta dalam pencabutan izin menjadi celah hukum.

“ kita punya uu Otsus ada perintah Perdasi dan perdasus yang ada , tentang hutan , hak ulayat Perdasus 22, 23 memerintahkan bupati walikota segera bentuk Tim Kajian memastikan ruang kelola Masyarakat Adat “Jelas Bupati Matius Awoitauw.


Hal yang di maksu terang Politisi Nasdem Papua ini, yakni perangkat-perangkat atau alat-alat yang menjadi pegangan masyarakat Adat untuk mempertahankan wilayahnya yakni dalam bentuk Peta , Profil dan lainnya. Matius menjabarkan bahwa undang-undang Otsus adalah Dasar Hukum sebagai bentuk Perlindungan , Keberpihakan dan Pemberdayaan bagi masyarakat adat Papua

Berita lain untuk anda

Nama PJU dan Kapolda Papua Barat Dicatut untuk Penipuan!

 455 total views (dibaca)  455 total views (dibaca) TEROPONGNEWS,COM. MANOKWARI – Masyarakat dihimbau agar mewaspadai penipuan dengan…

Orasi di Kampung Halaman, Fahmi Macap : AFU Masih Bupati Raja Ampat Aktif

 405 total views (dibaca)  405 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT- Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN)…

Polda Gandeng TNI Bagikan Paket Sembako dan Sampaikan Himbauan Kamtibmas

 429 total views (dibaca)  429 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Kepolisian Daerah Maluku mengandeng TNI, untuk…

Peringati HUT ke-48, DPD PDIP Maluku Bagikan Tumpeng ke Masyarakat

 409 total views (dibaca)  409 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun…

Ratusan Pemain Badminton Ikut Berkompetisi Sambut HUT Merauke ke -120

 427 total views (dibaca)  427 total views (dibaca) TEROPONGNEWS COM, MERAUKE – Sekda Merauke Ruslan Ramli membuka…

Desember 2021, Kota Ternate Alami Inflasi Sebesar 1,03 Persen

 469 total views (dibaca)  469 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, TERNATE – Pada Desember 2021, Kota Ternate mengalami…

Lakukan Pengawasan, Komisi III Temukan Sejumlah Kesalahan yang Perlu Diperbaiki

 456 total views (dibaca)  456 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, PIRU – Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan…

BI Sosialisasi QRIS UNGGUL Untuk ASN Pemkot Ambon

 441 total views (dibaca)  441 total views (dibaca) Ambon, TN – Merespon perkembangan transaksi keuangan yang semakin…

Petugas PLN Gencar Perbaikan Jaringan Listrik di Merauke

 423 total views (dibaca)  423 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE- Petugas PLN UP3 Merauke terus melakukan perbaikan…

Baru Keluar Penjara, Residivis Kasus Pembunuhan Kembali Ditangkap Karena Terlibat Curanmor

 449 total views (dibaca)  449 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Baru saja keluar dari Lapas kelas II…