TEROPONGNEWS.COM,MANOKWARI– Pemerintah provinsi Papua Barat belum bangun kembali merehabilitasi kerusakan gedung kantor DPR Papua Barat dan kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang menjadi sasaran amuk massa dalam aksi demo berujung ricuh di Manokwari 9 Agustus 2019 lalu.
Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan,M.Si kepada wartawan di Manokwari, Kamis (19/8/2021) mengakui bahwa rencana awal rehabilitasi gedung kantor DPR Papua Barat dan MRPB sudah diusulkan dalam bentuk sharing anggaran dengan Pemerintah pusat melalui kementerian keuangan.
“Itu sudah kami usulkan untuk rehabilitasi gedung kantor yang rusak terdampak demonstrasi 19 Agustus 2019, namun belum dapat direalisasikan di tahun 2020 karena situasi refocusing APBN dikonsentrasikan pada penanganan Pandemi COVID-19,” kata Gubernur Papua Barat.
Gubernur Mandacan mengatakan, untuk rehabilitasi dua gedung tersebut Pemerintah provinsi Papua Barat sedang mengusulkan lagi penganggaran melalui tim Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Tahun ini kami usulkan lagi rehabilitasi infrastruktur melalui program Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, semoga bisa terjawab oleh Bapak Wakil Presiden,” kata Gubernur Papua Barat saat ditanya awak media mengingatkan kembali dua tahun aksi rasisme di Manokwari.
Gubernur menjelaskan aksi demonstrasi 19 Agustus 2019 lalu sedikitnya 25 fasilitas kantor pemerintahan rusak berat termasuk didalamnya kantor DPRP dan kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Manokwari.
Sebelumnya pada September 2019 lalu Gubernur Papua Barat sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan menyampaikan pembangunan fasilitas pemerintah yang rusak akibat kericuhan tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara pusat dan daerah.
Mengutip Sri Mulyani, kata Dominggus, pemerintah pusat dan daerah akan melakukan sharing anggaran untuk membangun kembali gedung-gedung pemerintah yang rusak dan terbakar pada kerusuhan Manokwari 19 Agustus 2019.
“Khusus untuk pembangunan gedung DPRD Papua Barat sesuai RAB yang kita ajukan itu kita membutuhkan anggaran sebesar 200 miliar. Sedangkan gedung MRPB 150 miliar, jadi total dana untuk pembangunan dua gedung itu 350 miliar,” tutur Mandacan.
