TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komite Koordinasi Nasional dan Pemberantasan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD mengatakan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) keliru dalam memahami indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) lantaran ditutupnya akses dari bawah.
“Saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa saya tunjukkan bahwa ada kekeliruan pemahaman Bu Sri Mulyani dan penjelasan Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah,” kata Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Buntut dari kekeliruan memahami TPPU adalah, Sri Mulyani malah menjelaskan ke publik dan DPR perihal data yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Selasa (14/3/2023) lalu.
“Sehingga data yang yang dijelaskan adalah data yang diterima tanggal 14 Maret ketika bertemu dengan pak Ivan (Ketua PPATK),” ucapnya.
Menko Polhukam RI itu pun lebih percaya dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang meyakini memang ada indikasi transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencapai ratusan triliun rupiah.
“Itu menyangkut Rp 189 T dan itu adalah dugaan pencucian uang cukai dengan 15 entitas tapi laporannya menjadi pajak,” jelas Mahfud MD.
