BeritaOlahragaPendidikan

Panitia O2SN tingkat Provinsi untuk Tingkat SMA Dinilai Tidak Tegakkan Disiplin

×

Panitia O2SN tingkat Provinsi untuk Tingkat SMA Dinilai Tidak Tegakkan Disiplin

Sebarkan artikel ini
Sudah siap foto bersama karena lawan tak hadir dan siswi SMA Muhammadiyah Kota Sorong sudah dinyatakan juara, tapi kemudian lawan yang datang setelah dinyatakan juara masih diizinkan buat bertanding. Foto : Istimewa
Sudah siap foto bersama karena lawan tak hadir dan siswi SMA Muhammadiyah Kota Sorong sudah dinyatakan juara, tapi kemudian lawan yang datang setelah dinyatakan juara masih diizinkan buat bertanding. Foto : Istimewa

TEROPONGNEWS.COM, SORONG – O2SN itu kan merupakan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional yang di selenggarakan dengan harapan ada nya pewadahan bakat dan peminatan siswa terhadap bidang Olahraga dan terbangun nya jiwa sportivitas, kompetetif, percaya diri,dan rasa tanggung jawab. Sehingga dari situ kan anak-anak punya mental yang sehat dan baik.

Jenro P. Sijabat sebagai guru pendamping cabang olahraga Badminton mewakili Siswi SMA Muhammadiyah dan Dosen di UNAMIN sangat menyesalkan atas proses yang di selenggarakan Panitia O2SN tingkat Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Papua Barat Daya.

“Awal nya kami telah mengikuti seleksi O2SN tingkat Kota Sorong dengan ketat, dan sekolah kami di nyatakan juara 1 serta mengikuti ke tingkat Provinsi dengan adanya SK penetapan dari Dinas Pendidikan Kota Sorong. Hanya saja dalam pelaksanaan tingkat O2SN tingkat Provinsi panitia terlihat kurang Profesional, ” ujar Jenro kepada Redaksi Teropong News, Kamis (13/6/2024).

Jenro lantas menceritakan kronologis situasi. Dimana dia sebagai guru pendamping dan murid sudah berada di lapangan badminton jauh sebelum panitia dan peserta lain hadir karena kami sudah di ingatkan agar disiplin waktu.

” Setelah itu juga Dewan juri datang dan menyuruh kami agar menunggu lawan dari sekolah lain, tapi disaat waktu sudah mulai panjang lawan, kita tunggu hingga jam 12.00 kurang, lawan dari sekolah lain tak kunjung tiba dan kami sebagai peserta yang hadir di lapangan di nyatakan lolos oleh dewan juri sebagai pemenang tingkat provinsi dan di minta agar bersiap-siap melaksanakan sesi dokumentasi di mimbar juara sebagai laporan ke Dinas, ” kata Jenro menuturkan.

Hanya saja saat kami dan dewan juri beserta panitia mau pulang ke hotel kisaran jam 12.00 lewat, tiba-tiba ada siswi yang datang tanpa guru pendamping yang mengaku sebagai perwakilan Atlet Badminton dari Kabupaten Sorong dan dewan juri beserta panitia meminta agar pertandingan Badminton di laksanakan ulang, sementara sebelum nya dewan juri dan utiusan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Sudah menyatakan bahwa SMA Muhammadiyah sebagai pemenang.

Disaat dewan juri meminta untuk tanding kembali, awal nya saya menolak dengan alasan waktu sudah memasuki jam 12.00 lewat, siswa saya butuh makan, bagaimana jika saat tanding dia pingsan siapa yang bertanggung jawab.

“Kami sudah disiplin waktu dari pagi, kok tiba-tiba ada siswa yang menyatakan perwakilan dari Kabupaten Sorong datang jam 12.00 lewat, langsung di suruh mau Tanding. Kita kan gak tau dia siapa, minimal Panitia dinas Pendidikan Provinsi yang di arena melakukan Verifikasi berkas kalau dia telah mengikuti O2SN tingkat kabupaten Sorong dan dinyatakan lolos ke Provinsi dengan menunjukkan SK dari Dinas Pendidikan Kab Sorong, cuman kan proses itu tidak terjadi di arena lomba, ” kata Jenro menuturkan.

Pihaknya telah melakukan protes ke dewan juri, hanya saja beliau cuman menjalankan tugas dan tetap menyuruh melaksanakan Lomba. Sementara di saat kita mau protes dengan Panitia Dinas Pendidikan Provinsi yang ada di arena lomba, kita tidak bisa karena tidak ada kartu Id-Card Panitia atau semacam penanda kalau mereka itu adalah dari dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam hal ini Jenro menilai Panitia Pelaksana O2SN Dinas Pendidikan Papua Barat Daya tidak bekerja Profesional, Sportif dan membuat kepercayaan diri siswi Atlet badminton kami jadi menurun.

“Ini tidak baik, dan tidak sesuai dengan harapkan dari Pelaksanaan O2SN itu sendiri. Kami meminta Pj Gubernur Papua Barat Daya agar mengevaluasi kinerja Kadis Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya dan Panitia Penanggung jawab pelaksana O2SN tingkat Provinsi, ” pinta Jenro.