Berita

GMPI Geruduk Kantor DPP Golkar, Minta Wajah Baru PBD di Senayan Diisi Orang Asli Papua

×

GMPI Geruduk Kantor DPP Golkar, Minta Wajah Baru PBD di Senayan Diisi Orang Asli Papua

Sebarkan artikel ini
Ketua DPP GMPI, Roger Melles saat menyampaikan orasi di depan kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Foto IST/TN

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Gerakan Muda Papua Indonesia (GMPI) menggelar aksi unjuk rasa ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) di Jakarta, minta Ketum Airlangga Hartarto beri kesempatan kepada Orang Asli Papua mewakili Papua Barat Daya di DPR RI Periode 2024 – 2029.

Ketua DPP GMPI, Roger Melles mengatakan aksi yang dilakukan pihaknya ke DPP Golkar meminta agar Golkar sebagai partai yang menginisiasi pemerataan pembangunan menunju Indonesia Emas pada 2045 memberi kesempatan kepada seluruh anak – anak Indonesia terutama di Anak asli Papua untuk mewakili Provinsi Papua Barat Daya di Senayan.

“Kami minta kepada Ketua DPP Golkar, Bapak Airlangga Hartarto untuk mengambil kebijakan memberikan kesempatan kepada anak asli Papua untuk mewakili Golkar di Senayan,”kata Roger melalui rilis kepada media ini, Kamis (14/4/2024).

Dipaparkan alasan dibalik tuntutan aksi tersebut karena Papua Barat Daya merupakan provinsi baru di Indonesia yang dimekarkan dari Provinsi Papua Barat pada 2022 lalu.

Lahirnya Provinsi Baru ditanah Papua juga merupakan buah perjuangan Partai Golkar ingin melihat adanya pemerataan pembangunan dan kesetaraan diantara anak – anak Indonesia untuk duduk sama tinggi di Negeri Republik Indonesia.

5180
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

“Ini Provinsi baru di Indonesia, di Tanah Papua, masa DPR RI tiga – tiganya dari orang Non Papua, baik Golkar, NasDem dan Demokrat. Karena itu, kami harap Golkar sebagai Partai yang menjunjung tinggi nilai – nilai kesetaraan beri ruang kepada orang asli Papua,” kata Roger.

Disamping itu, lanjut Roger pemerkaran Papua Barat Daya dibayar dengan tebusan perjuangan yang cukup mahal dari anak – anak asli Papua, karana itu orang asli Papua harap di periode pertama hadirnya Provinsi Papua Barat Daya harus orang asli Papua yang mewakili PBD di Senayan.

“Orang Papua harap Golkar mengambil kebijakan afirmatif untuk memberikan kesempatan kepada anak Papua, kader militan Golkar, Pengurus Wakil Sekjen DPP Partai Golkar untuk mewakili Papua Barat Daya di Senayan,”ujarnya.

Alasan lain lagi, kata Roger calon petahana Roberth Joppy Kardinal merupakan anggota DPR RI 4 periode dan saat ini memasuki periode ke 5 di DPR RI sehingga Golkar sebagai partai semestinya sudah mendorong beliau untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju dan atau Kabinet Baru dibawa Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Bapak Roberth Joppy Kardinal kan sudah 4 Periode di DPR RI, tambah periode ini berarti 5 periode. Sudah hampir 25 Tahun di DPR RI, karena itu sudah selayaknya, dan sepantasnya Golkar kaderkan beliau menjadi menteri dan atau wakil menteri,”harap Roger.

Menurutnya langkah itu perlu dilakukan karena Golkar telah memberikan kontribusi lebih dengan mendongkrak suara capres Jokowi pada pemilu 2019 lalu dan capres Prabowo – Gibran pada 2024 saat ini di Papua.

“Kita tahu bahwa Golkar ini pemenang Pemilu berturut – turut di Papua Barat maupun Papua Barat Daya saat ini. Karena itu, kami harap ada langkah lebih untuk mendorong kader Golkar, Bapak Roberth Kardinal masuk kedalam jajaran kabinet baik sebagai menteri atau wakil menteri,”harapnya.

Ditambahkan, surat pernyataan sikap GMPI akan dilayangkan kepada DPP Partai Golkar, Mensesneg dan Menkopolhukam sebagai tembusan.

“Hari ini, kami lakukan aksi disini bukan kami marah atau lawan, melainkan kami sampaikan aspirasi masyarakat Papua, karena kami masukan pernyataan sikap sesuai prosedur di TU DPP Partai Golkar, dan kami akan layangkan surat kepada DPP Partai serta Menkopolhukam,” katanya.

Langkah kami ini sebagai bentuk respon guna meredam protes berlebihan dari Masyarakat Papua di Papua Barat Daya yang dapat berdampak pada gangguan Kamtibmas di daerah.