TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menerima kunjungan kerja (kunker) Komite III dan IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), guna melakukan penjaringan aspirasi, dalam rangka meminta daftar inventarisasi masalah, terkait dengan penyusunan Undang-Undang (UU) di bidang Pariwisata dan juga keuangan.
“Jadi Ibu Novita Anakotta, selaku anggota Komite IV DPD RI, dan Ibu Mirati Dewaningsih, anggota Komite III melakukan kegiatan penjaringan aspirasi. Selain penyusunan UU, tetapi juga bagaimana anggota DPD RI utusan Maluku dapat membantu Pemkot Ambon, dalam koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Pempus),” kata PJ Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, usai menerima anggota DPD RI, di ruang kerjanya, Senin (8/1/2024).
Dia mengaku, saat ini pariwisata menjadi prioritas Pemkot Ambon yang sementara menetapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (Riparda), menjadi Peraturan daerah (Perda), sehingga pihaknya dapat memuat berbagai kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Ambon, yang tentunya akan didukung oleh pempus.
Saat disinggung mengenai tempat-tempat wisata yang masih berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Wattimena menegaskan, dengan adanya pengembangan Riparda menjadi Perda, maka antara kedua belah pihak dapat bersinergi, guna memajukan pariwisata di kota ini.
“Iya memang, pengembangan pariwisata ini kan tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkot Ambon, karena kita butuh dukungan dari pemerintah pusat maupun pemprov. Tetapi kita mencoba untuk menggagas rencana, untuk pengembangan pariwisata terintegrasi. Misalnya saja, semenanjung Nusaniwe. Di situ ada pintu kota, yang menjadi kewenangan Pemkot Ambon, ada juga wisata paralayang, dan ada wisata pantai di sepanjang Latuhalat. Nah, kita berharap dalam koordinasi bersama, itu kewenangan yang dimiliki oleh pemprov maupun pemkot bisa disinergikan, ya mungkin kita tidak bisa memiliki aset, tapi paling tidak kebijakan pengembangan itu kalau sudah kita miliki kita bisa kerjasama dengan pemprov, untuk membangun wisata Pemerintah Kota Ambon,” jelasnya.
Selain pariwisata, pengelolaan aset juga menjadi hal yang patut diperjuangkan. Sehingga kedatangan Komite IV dapat membantu Pemkot Ambon, dalam rangka mengamankan aset yang telah dipergunakan oleh masyarakat di kota ini.
“Kemudian untuk Komite IV, terkait dengan pengelolaan aset Pemkot Ambon. Saya sudah sampaikan, bahwa mengalami kendala dalam proses pemeriksaan BPK maupun BPKP, terkait dengan pengelolaannya, tetapi dalam upaya bersama, pemkot telah melakukan penataan khusus aset tidak bergerak, seperti Pasar Lama, Pasar Gambus, dan pasar Desa Nania,” beber Wattimena.
Dia berharap, melalui kunker kedua komite ini, maka aspirasi masyarakat Kota Ambon dapat diperjuangan, serta mendapatkan dukungan dari pempus, guna keberlangsungan hidup warga dan kota ini kedepan.
“Jadi, kehadiran DPD RI Komite III dan IV ini diharapkan minimal bisa membantu pemkot dalam upaya untuk memajukan pariwisata. Bukan saja pariwisata, tetapi juga untuk pengelolaan aset, bisa meminimalisir temuan BPK, terkait dengan pengelolaan aset pemkot yang menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap disclaimer yang didapat oleh Pemkot Ambon,” tandas Wattimena.
