Berita

Jelang Pemilu 2024, DPRD Jabar Minta Antisipasi Kerawanan

×

Jelang Pemilu 2024, DPRD Jabar Minta Antisipasi Kerawanan

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman. Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat mengingatkan pentingnya antisipasi potensi kerawanan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Provinsi Jabar. Mengingat Jabar menempati urutan keempat provinsi dengan kerawanan tertinggi tingkat nasional.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman kepada wartawan, di Bandung, Selasa (24/10/2023).

Menurut Bedi, Komisi I DPRD Jabar tetap konsentrasi dalam mengantisipasi kerawanan Pemilu 2024 di Jabar. Belajar dari Pemilu 2019, Jabar selalu terkena dampak secara langsung dari isu atau aksi, termasuk dampak dari isu tertentu dalam setiap perhelatan politik di Indonesia.

Bedi membeberkan, berbagai antisipasi potensi kerawanan Pemilu 2024, yaitu mengantisipasi terhadap potensi maraknya berita bohong atau hoax jelang Pemilu 2024.

‘Baik itu hoax yang diproduksi oleh pihak terkait langsung dan tidak langsung, maupun pihak yang hanya menunggangi dengan tujuan memecah belah masyarakat Indonesia,” katanya.

5401
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Bedi menegaskan DPRD Jabar bersama TNI, Polri dan pihak terkait sudah membahas hal ini, dan sudah melihat kesiapannya. karena Jabar menjadi provinsi paling kompleks.

“Pemetaan pengamanan dalam setiap tahapan Pemilu yang dinilai paling rawan. Seperti tahapan pencalonan, kampanye dan sebagainya. Kita berharap, dengan pemetaan pengamanan tersebut Pemilu 2024 bisa berjalan kondusif,” harap dia.

Terkait politik uang yang diprediksi kembali meningkat di Pemilu 2024. Bedi menilai, jika berkaca pada Pemilu sebelumnya yang menunjukkan politik uang menjadi pelanggaran tertinggi di Jabar.

“Money politic juga menjadi fokus kita. Politik uang sangat berbahaya bagi kualitas Pemilu dan demokrasi. Karenanya, Komisi I menekankan pengawasan juga pemetaan kerawanan politik uang dalam Pemilu 2024,” tandas dia.