Berita

Ini Alasan 3 Serikat Buruh di Papua Barat Daya Tidak Gelar Aksi May Day

×

Ini Alasan 3 Serikat Buruh di Papua Barat Daya Tidak Gelar Aksi May Day

Sebarkan artikel ini
3 ketua serikat buruh di Papua Barat/Papua Barat Daya saat mmemberikan keterangan pers terkait buruh internasional. (Foto:Mega/TN)

TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Pada tanggal 1 Mei yang merupakan hari buruh Internasional atau yang biasa disebut May Daya kerap dilakukan aksi oleh para buruh untuk menyampaikan aspirasinya terkait perbaikan nasib.

Untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sendiri, aksi turun ke jalan untuk memperingati May Day tidak dilakukan.

Ketua Koordinator wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahterah Indonesia (KSBSI) Papua Barat/Papua Barat Daya Luis Dumatubun mengatakan, bahwa di Hari Buruh ini pihaknya hanya memberikan himbauan kepada seluruh serikat buruh.

“Apabila ada aspirasi yang berkaitan dengan Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah, kalau tidak disetujui bisa disampaikan secara tertulis.Jadi aksi di Papua Barat dan Papua Barat Daya jangan dulu kita lakukan. Mengingat kondisi politik yang ada di Papua dan Papua Barat Daya ini,”ujarnya saat memberikan keterangan pers di Kota Sorong, Senin (1/5/2023).

Pada kesempatan yang sama, Salim H. Nur selaku Ketua Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Papua Barat/Papua Barat Daya menyampaikan selamat hari buruh kepada buruh yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya, khususnya yang ada di Kota Sorong.

5159
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

“Pesan kami kepada teman-teman pengurus DPC FSPNI yang terbentuk di kota/kabupaten di provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, di hari buruh ini mereka harus tunjukkan mereka punya kulitas SDM, meningkatkan kedisiplinan kerja mereka agar apa yang mereka hadapi atau kerja di perusahaan-perusahaan itu betul-betul membawa keuntungan bagi diri mereka sendiri,”katanya.

Ia berharap, di Hari Buruh ini, anggota SFNI mulai mulai dari pengurus hingga pekerja yang tersebar di perusahaan-perusahaan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya senantiasa taat dan tunduk kepada undang-undang yang berlaku.

“Seperti May Day Hari ini kami dar FSNI sama sekali tidak punya kegiatan untuk penyampaian aspirasi. Kami sebenarnya punya program hari ini untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau perusahaan. Cuma karena faktor waktu dan faktor lain sehingga hari ini kami tidak sempat melakukan aksi,”terangnya.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Papua Barat Daya Musimin Basir mengatakan bahwa May Day adalah momentum seluruh elemen pekerja buruh menggunakan hari tersebut sebagai perjuangan, untuk menyampaikan aspirasi terkat perbaikan nasib.

“Sebenarnya kami berharap setiap May day itu ada aspirasi-aspirasi yang disampaikan untuk perubahan nasib pekerja dan buruh di Indonesia. Karena ternyata sampai hari ini juga perlindungan hak-hak pekerja dan buruh itu belum maksimal. Apalagi UMP yang sebenarnya kewajiban masing-masing pengusaha atau pemberi kerja sampai saat ini belum dilaksanakan secara baik oleh pihak pengusaha,”ungkapnya.

Belum lagi, kata Muslimin, banyak pemberian jam kerja serta lembur yang tidak sesuai dengan upah yang diterima oleh buruh atau pekerja.

“Ini yang membuat prihatin kami, tetapi hari ini kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami pahami kondisi obyektif yang ada di daerah saat ini. Ada beberapa pertimbangan kami untuk tidak melaukan aksi hari ini, salah satunya ditakutkan ada penyusup. Karena 1 Mei bukan saja hari May Day, tetapi juga hari integrasi Papua ke NKRI,”jelasnya.

Oleh karena itu ia berharap kepada pemerintah untuk lebih aktif lagi melaksanakan program-program pembinaan kepada pekerja. Sebab, kewajiban melakukan pembinaan kepada pekerja terdiri dari 3 pilar, yakni pilar pemerintah, pilar serikat, dan pilar pengusaha.

“Pada konteks ini serikat kami dalam konteks yang lemah, tidak bisa melakukan dalam bentuk formal karena memerlukan biaya. Sehingga kami minta pemerintah lebih giat memberikan pembinaan,”tandasnya.