TEROPONGNEWS.COM, BEKASI – Polemik perizinan pembangunan kompleks Gereja Katolik Ibu Teresa Paroki Cikarang, Kabupaten Bekasi yang tertahan cukup lama akhirnya mendapatkan kepastian.
Kabar bahagia ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam acara Penyerahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada Panitia Pembangunan Kompleks Gereja Katolik Ibu Teresa, di Kabupaten Bekasi, Selasa (11/4/2023).
Kompleks Gereja Katolik Ibu Teresa akan dibangun di atas lahan 7.500 meter persegi, yang terdiri dari gedung gereja seluas 2.478 meter persegi berkapasitas 2.328 kursi.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengaku,hasil survei 10 besar kota paling toleran, dua daerah diantaranya adalah Sukabumi dan Bekasi.
Hal ini dibuktikan dari sikap Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang memperjuangkan penyelesaian masalah hingga terciptanya solusi pembangunan gereja ini.
“Saya menitipkan pesan, agar para Bupati dan Wali Kota se-Jabar meniru gerak cepat dan keteladanan Penjabat Bupati Bekasi, dalam melayani pembangunan rumah ibadah yang memang sudah seharusnya sesuai dengan aturan. Jika sudah lengkap jangan berlama-lama,” kata Gubernur.
Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar terus mengimplementasikan visi misi Jabar Juara Lahir Batin. salah satunya, pada urusan Kerukunan Umat Beragama (KUB), yang mendapat perhatian serius.
Dalam dua tahun terakhir, Pemprov Jabar berupaya meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 7 poin dari 72,71 poin, pada 2021 menjadi 79,72 poin pada 2022.
“Kenaikan ini masuk pada misi pertama capaian indikator kinerja utama daerah, yang ditunjukkan melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 72,21 poin, dan indeks demokrasi berada pada angka 79,72 poin,” katanya.
Capaian indeks tersebut berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kemenag RI. Hal ini menunjukkan toleransi semakin baik di Jabar.
Kenaikan tersebut juga dinilai signifikan, jika dibandingkan pada tahun 2019, Jabar berada di angka 64,41 poin bahkan sempat di tiga besar terbawah setelah Aceh dan Sumatera Barat pada 2020.
Gubernur Ridwan Kamil juga mengatakan, untuk memperkuat kerukunan dan menyatukan persepsi, agar kondusivitas dapat terus terjaga, pihaknya rajin menggelar pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) saat kunjungan ke daerah.
Sementara itu Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan menjelaskan, permasalahan tertahannya perizinan pembangunan Kompleks Gereja Katolik Ibu Teresa bermula dari teknis pembelian tanah oleh panitia, yang merupakan tanah komersil “site plan” Lippo Cikarang.
Sedangkan persyaratan untuk mengeluarkan izin rumah ibadah, tanah harus berada di kawasan fasilitas khusus atau umum.
Menurut Dani, tidak ada permasalahan berat terkait dengan penolakan dari umat beragama lainnya, karena Kabupaten Bekasi memiliki FKUB yang solid mendukung satu sama lain, sehingga yang perlu dicari solusinya tentang teknis aturannya saja.
Itu pun sudah diselesaikan oleh Pemkab Bekasi bersama-sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Lippo Cikarang, yang akhirnya mengubah master plan di kawasan pembangunan menjadi tanah untuk permukiman, yang wajib menyediakan fasus dan fasum sehingga pada 6 April 2023, izin sudah bisa dikeluarkan.
Dani menambahkan, dalam penyelesaian perizinan rumah ibadah ini mendapat dukungan Gubernur Ridwan Kamil, untuk terciptanya kondusivitas toleransi antar umat beragama di wilayah Jabar.
“Ini adalah pesan beliau kepada saya, dalam setiap instruksi, tolong perhatikan umat minoritas, masyarakat marjinal dan yang rentan,” ungkap Dani.
