TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini tidak menetapkan dan belum mengeluarkan perintah soal daerah di Papua berstatus darurat sipil. Hal tersebut dikatakan oleh Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani.
“Hingga saat ini, tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden Jokowi di daerah Papua,” kata Jaleswari dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, dikutip Teropongnews di Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Menurut Jeleswari, penetapan darurat sipil dalam hal keadaan berbahaya di suatu wilayah memiliki mekanisme formal-prosedural yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kendati demikian, kata dia, penetapan darurat sipil hanya bisa dilakukan atas perintah presiden.
Jeleswari menegaskan terkait langkah dalam penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dilakukan oleh aparat keamanan TNI-Polri maupun Satgas Damai Cartenz tetep berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Mengingat hal tersebut, penindakan KKB yang dilakukan tetap merujuk pada langkah-langkah penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus menyebut Papua saat ini telah berstatus darurat sipil akibat serangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Politikus Golkar itu menyebut dengan status darurat sipil, maka pertanggungjawaban penguasa darurat sipil di Papua adalah polisi.
DPR pun mendukung penuh operasi yang dilakukan polisi di sana, termasuk upaya prioritas mencari pilot Susi Air yang masih dalam penguasaan KKB.
Secara terpisah, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut prioritas pihaknya saat ini ialah mencari keberadaan Pilot Susi Air Kapten Philip Mehrtens.
