TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Pejabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia) PUPR, diwakilkan oleh Rachman Arief Dienaputra sebagai Kepala Pengembangan Infrakstruktur Wilayah di Gedung Balai Kota, DKI Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas terkait dengan laporan data stunting dan kemiskinan ekstrim yang ada di wilayah DKI Jakarta. Dalam laporan tersebut, terdapat kurang lebih 3 juta warga yang masuk dalam data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim), DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Carik (Aplikasi pengumpulan data, dari data kependudukan, kesehatan, keluarga, ekonomi keluarga, bangunan, hingga lingkungan).
Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta akan melapor secara tertulis melalui arahan dari Menko PMK dan dilakukan secara berkala.
“Kami akan lapor secara tertulis kepada Pak Menteri sisanya nanti sedang di skrining di lapangan kami turun dan kami lapor berkala, itu tugas kami yang diberikan oleh Pak Menko,” ujar Heru di Gedung Balai Kota, DKI Jakarta, Rabu (15/2/2023).
“Kami sudah bekerja sama dengan Pak Menkes (Menteri Kesehatan) untuk menurunkan stunting dan insya Allah kita sama-sama untuk menjadi target turun sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden,” sambung Heru.
Sementara itu, Menteri PMK mepaparkan hasil pertemuan tersebut, dengan target angka stunting dapat turun di tahun 2024 sesuai amanat dari Presiden. Tahun ini angka stunting di Indonesia masih 22,6 persen dan target turun menjadi 14 persen ditahun depan.
Setelah itu, Ia berharap ada pengurangan dan penghapusan kemiskinan ektrim di tahun depan, sesuai dengan arahan Presiden.
“Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim dan kita mengikuti arahan Bapak Presiden tahun 2024, Indonesia diharapkan kemiskinan ekstrim sudah tidak ada atau mendekati angka nol,” papar Effendy.
Di sisi lain, Kementrian PUPR diwakilkan Rachman Arief, akan tetap mengawal untuk penanganan kawasan kumuh dalam masalah stunting dan kemiskinan ekstrim. Pelaksanannya tetap mengikuti arahan dari Kemenko PMK dan berkolaborasi dengam Pemprov DKI Jakarta.
“Kami mengikuti apa-apa yang diarahkah Bapak Kemenko PMK, untuk kami tindak lanjuti pelaksanaannya dilapangan. Jadi PUPR siap berkolaborasi dengan Pemda DKI atas kordinator atai arahan dari Bapak Kemenko PMK,” tandas Rachman Arief.
