Berita

2023, Pemprov Kalsel Target Tuntaskan Masalah Kawasan Kumuh

×

2023, Pemprov Kalsel Target Tuntaskan Masalah Kawasan Kumuh

Sebarkan artikel ini
Jalan Antasan Bondan, Kota Banjarmasin yang sudah ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menargetkan pada tahun 2023 akan menuntaskan 38 hektare kawasan kumuh, yang tersebar di beberapa daerah di Kalsel.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel , Teddy Hidayat kepada wartawan, di Banjarbaru, Senin (13/2/2023).

Teddy mengatakan, tahun 2023 ada beberapa daerah yang menjadi prioritas penanganan kawasan kumuh, seperti Kabupaten Hulu sungai selatan di Desa Tumbukan Banyu seluas 11,40 hektare.

Kemudian peningkatan kawasan kumuh Antasan Bondan, di Kelurahan Mantuil, Kota Banjarmasin seluas 14,66 hektare, dan peningkatan kawasan kumuh Pasar Binuang, Kabupaten Tapin seluas 12,59 hektar.

“Jadi ada tiga daerah yang kita prioritaskan tahun 2023 ini, untuk mengurangi kekumuhannya agar menjadi kategori mulai dari tinggi, sedang, hingga tingkat kekumuhannya hilang,” ujarnya.

5184
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Oleh karena itu, berdasarkan data tercatat,
ada 63 kawasan kumuh atau seluas 791,51 hektare, yang terus akan pihaknya upayakan tingkat kekumuhanya menjadi tidak kumuh.

Namun, mengingat anggaran yang terbatas, pihaknya akan melakukannya dengan cara bertahap, dimulai dari kawasan yang tinggi tingkat kekumuhannya.

“Kami berharap dari kabupaten/kota untuk bersinergi bersama, agar upaya penuntasan kawasan kumuh dengan target 48 persen pada 2026 bisa tercapai,” pungkas dia.

Menurutnya, dalam penanganan kawasan kumuh ada 7 indikator permukiman kumuh, yakni keteraturan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan sanitasi, pengelolaan air minum, pengelolaan sampah dan sarana prasarana pengamanan kebakaran.

Selain menangani penuntasan kawasan kumuh, pihaknya juga memiliki program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi, yaitu 10-15 hektare sebanyak 280 unit tersebar di 13 kabupaten/kota se-Kalsel.

“Jadi kita tahun ini akan menangani 280 unit RTLH kawasan kumuh. Satu unit rumah akan mendapatkan bantuan uang perbaikan sebesar Rp 20 juta,” tutup dia.