Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel, Wahyu Priyono menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulsel tahun anggaran 2019 dengan opini WTP kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, di kantor BPK Sulsel, Selasa (7/7). Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan anggaran tahun 2019.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulsel, Wahyu Priyono menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulsel tahun anggaran 2019 dengan opini WTP kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah disaksikan ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari di kantor BPK Sulsel, Selasa (7/7).

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengaku, bukan hal yang mudah untuk mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut, yang tentunya membutuhkan kerja keras bersama.

“Alhamdulillah Provinsi Sulsel dapat mempertahankan opini WTP. Ini tentu bukan sesuatu yang mudah, apalagi dengan beberapa catatan, yang akan segera diselesaikan dalam waktu 60 hari sesuai aturan yang diberikan,” ungkap Nurdin Abdullah.

Ia menyebutkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan semakin diperkuat dengan menghadirkan sumber daya manusia yang kapabilitas dan Berkualitas, sehingga memudahkan pengawasan dan pemeriksaan.

“Kita harap APIP kita semakin kuat dengan menghadirkan SDM yang berkualitas, sehingga pemeriksaan dan pengawasan termasuk saat BPK melakukan pemeriksaan akan semakin mudah dan kita dapat bekerja dengan tenang, jangan sampai pada saat diujung baru bermasalah, ini kita tidak inginkan bersama,” sebutnya.

Gubernur Sulsel lebih jauh menekankan penggunaan uang, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban semata, tapi asas manfaatnya harus jelas dan tepat sasaran.

“APBD yang digunakan bukan hanya sekedar di belanja dan dipertanggungjawabkan, tapi harus jelas asas manfaatnya ini yang sangat penting, misalnya digunakan APBD Rp 10 triliun bagaimana impeknya terhadap ekonomi, kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat, pelayanan publik serta lainnya,” pungkasnya.

Nurdin menambahkan seluruh elemen pemerintah harus melihat APBD bukan untuk dihabiskan, tetapi bagaimana dengan itu harus menghasilkan.

“Bersama seluruh elemen pemerintah, kita harus melihat APBD dengan bukan apa yang bisa didapat, tetapi apa yang bisa diberikan. Kita akan terus melakukan penyempurnaan hingga kedepan, Provinsi Sulsel bisa WTP dengan clean and clear, serta itu akan menjadi apresiasi atas kinerja kita,” tandas Gubernur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita lain untuk anda