TEROPONGNEWS.COM, WAISAI – Kapolres Raja Ampat, AKBP Edwin Parsaoran, S.I.K,. M.I.K dan jajarannya menggelar press release dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa Kampung Meosmanggara Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat T.A 2019, Rabu (22/05/2024).
Dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2019 Kampung Meosmanggara melibatkan Mantan Kepala Kampung berinisial Y.M (40).
Dalam keterangannya, Kapolres Raja Ampat AKBP. Edwin Parsaoran, S.I.K M.I.K mengatakan tersangka Y.M merupakan mantan kepala Kampung Meosmanggara dilaporkan atas aduan dari masyarakat dengan LP tertanggal 11 Agustus 2022. dengan nomor Laporan Polisinya: LP/A/85/VII/SPKT.OPS.GAR/ POLRES RAJA AMPAT POLDA PAPUA BARAT.
Untuk kronologisnya lebih lanjut kata Kapolres sekitar tanggal 31 Agustus 2021 Inspektorat Kabupaten Raja Ampat melimpahkan hasil temuan pemeriksaan khusus Kampung Meosmanggara T.A 2019 kepada penyidik Satreskrim Polres Raja Ampat. Dan LHP Khusus lanjutan Nomor: 700/772.a/LHP- KHS/ITKAB-RA/2020 tanggal 20 Desember 2020.
Dari hasil temuan itu, kemudian Polres Raja Ampat melalui satreskrim melakukan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh satreskrim Polres Raja Ampat ditemukan bahwa dari pencairan anggaran Dana Desa tahun anggaran 2019 dilakukan sebanyak 3 tahap dari sumber anggaran Dana Desa( APBN) dan alokasi Dana Desa( APBD) dengan nilai anggaran senilai Rp.1.566.501.990, dimana anggaran tersebut ditetapkan dalam peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 1 tahun 2019.
Kapolres Raja Ampat, AKBP Edwin Parsaoran, S.I.K,. M.I.K saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan, Rabu (22/5/2024)
Atas dasar tersebut lanjut Kapolres kepala Kampung Meosmanggara menerbitkan peraturan kampung nomor: 5 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan belanja Kampung tahun 2019, yang mana anggaran tersebut diperuntukannya untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan modal desa yaitu kegiatan pembangunan Kampung serta pembinaan kemasyarakatan.
Bahkan menurut Kapolres pembangunan yang dilakukan tidak selesai dilaksanakan tetapi anggaran tersebut telah habis digunakan. Adapun pembangunan yang tidak diselesaikan yaitu :
- Kekurangan Volume ( Satu Unit Kantor Kampung.
- Belum menyelesaikan sisa pekerjaan lima unit rumah layak huni.
- Kekurangan Volume 3 Unit Solar Sell.
- Tidak selesainya pembangunan 1 unit MCK umum dan.
- Menggunakan anggaran PPK untuk kepentingan pribadi.
Dengan kondisi itu, kemudian penyidik meminta BPKP Propinsi Papua Barat mengaudit kerugian keuangan negara dan ditemukan kerugian negara sebesar Rp.566.140.982.00.
Modus yang digunakan oleh tersangka Y.M yaitu mengelola dan mengatur pengeluaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A 2019 tanpa melibatkan aparat Kampung, membuat dan memalsukan bukti berupa nota, kwitansi pembelian material terkait dengan LPJ Dana Desa dan Dana Desa T.A 2019, tidak membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa untuk tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2018.
Sedangkan motif dari tersangka lanjut Kapolres yaitu memakai anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi dan membiayai kebutuhan Istri Simpanan yang bukan Istri SAH dan juga membeli 1 unit Mobil untuk operasionalnya selama berada di Waisai.
Tersangka melanggar pasal 2 Ayat (1)dan atau pasal 3 Jo pasal 8 Jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana di ubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999. Dengan Ancaman hukum yang dikenakan kepada tersangka adalah di pidana Penjara Seumur Hidup, atau Pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda pidana paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000.000. tegas Kapolres
Kapolres juga menegaskan, persoalan ini akan dilakukan pendalaman lebih jauh
” Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainya, oleh sebab itu kami akan lakukan pendalaman lebih jauh,” Tutup Kapolres
