Oleh :
Jenro P. Sijabat, M.Pd (Ketua Umum Rakyat Progresif Papua Barat Daya & Akademisi Universitas Muhammadiyah Sorong).
Pemilihan Umum Presiden 2024 telah selesai di laksanakan, kita akan memasuki pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, baik pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati.
Kota Sorong adalah wilayah pintu masuk tanah Papua dengan status Kota Terbesar kedua setelah Jayapura dengan jumlah pendudukan kurang lebih 282.526 jiwa (BPS 2022)
Kota Sorong juga Merupakan bagian wilayah Provinsi baru yaitu Papua Barat Daya. Salah satu suku yang merupakan Suku asli yang berasal dari Kota Sorong adalah suku MOI, Suku MOI sendiri terbagi dalam 10 (sepuluh) sub kelompok yaitu: MOI Kalasa, MOI Kalagedi, MOI Klabra, MOI Amber, MOI Malayik, MOI Seget, MOI Kelim, MOI Walala, MOI Abun dan MOI Malaibin.
Eksistensi suku MOI harus menjadi Representasi yang di perhitungkan dalam menentukan kebijakan dan Pembangunan yang ada di Kota Sorong tanah MALAMOI dan Figur-Figur itu banyak.
Pembangunan kota Sorong membutuhkan sosok Anak asli suku MOI cerdas yang menjadi kepala daerah, mereka lah yang punya hak Ulayat tanah ini dan meraka pasti mengerti persoalan-persoalan serta bagaimana cara majukan tanah ini.
Masalah kemiskinan di Provinsi yang baru ini masih merupakan tantangan terkhusus yang ada di Kota Sorong yang harus segera diselesaikan.
Angka Kemiskinan Kota Sorong dengan total 14,41% atau sekitar 41.000 jiwa. Ini merupakan angka yang tinggi dari 282.526 jiwa penduduk Kota Sorong. Dibutuhkan sosok Pemimpin anak MOI yang Muda, Cerdas dan Berpengalaman.
Mereka-meraka di antara nya adalah mantan Bupati Kabupaten Sorong 2017-2022 yaitu Dr. Johny Kamuru, M.Si. Ada Pj Walikota Sorong Aktif yaitu Septinus Lobat, M.Si, Dr. Stepanus Malak, M.Si Bupati Kabupaten Sorong 2 periode dan Cartensz Malibela S.IP sosok Tokoh Muda, yang berpengalaman sebagai Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Barat 2019-2024 dan juga Sekertaris KNPI Papua Barat Daya.
Nama-nama diatas merupakan Sosok Figur anak suku asli MOI yang cakap dan berpengalaman di bagian pemerintahan yang layak diperhitungkan dalam Pilkada November mendatang.
