BeritaOpiniPolitik

Isu Substansi Kurang Digembos Menjelang Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya

×

Isu Substansi Kurang Digembos Menjelang Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya

Sebarkan artikel ini
Jenro P. Sijabat, Dosen UNAMIN dan Sekaligus Ketua Umum DPD IMM PBD
Jenro P. Sijabat, Dosen UNAMIN dan Sekaligus Ketua Umum DPD IMM PBD

Oleh : Jenro P. Sijabat ( Dosen UNAMIN dan Sekaligus Ketua Umum DPD IMM PBD)

Menjelang kontestasi Pilkada Gubernur Papua Barat Daya akhir-akhir ini, opini yang sering terbangun di masyarakat adalah tentang OAP dan Non OAP.

Menurut hemat saya, kurang substantif untuk sering di munculkan, karena semua sudah tahu syarat administrasi untuk pencalonanGubernur itu sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Biarlah itu, syarat administrasi itu, menjadi urusan lembaga yang berwenang seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Penyelenggara Pemilu.

Menurut saya, harus nya yang sering dimunculkan dan diskusikan sebagai masyarakat ataupun mengaku diri aktivis pergerakan saat ini adalah bagaimana narasi dan Konsep para calon Gubernur Papua Barat Daya nanti dalam penyelesaian masalah-masalah krusial dan pembangunan yang ada di Provinsi yang baru ini.

Hal ini kan kita kurang mendengar narasi dan konsep pembangunan tersebut dari para calon bakal calon Gubernur besok.

Kalau kita mau menguji calon-calon Guberur pilihan kita besok, kita harus serius melihat track record nya, bagaimana konsep dan narasi nya dalam penyelesaian Kemiskinan Ekstrem, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, bagaimana pembangunan Insfrastruktur, dan tata kelola sebuah wilayah atau Kota yang baik di Papua Barat Daya ini. Tidak hanya berbicara mau maju jadi 01 Gubernur saja , ini kan nafsu birahi politik.

Kalau mau serius ingin membangun, coba kita lihat data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara Nasional, kita di Papua bagian Barat ini berada pada posisi paling rendah yaitu 66,66 % setelah provinsi Papua.

Padahal kita memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat kaya, kemiskinan juga di Papua Barat Daya mencapai angka 104,44 ribu jiwa dari 693.164 jumlah penduduk(BPS 2023).

Kota Sorong sebagai penetapan ibu kota Provinsi baru sampai hari ini Masalah Banjir, sampah, tata kelola kota belum dapat di atasi Pemerintah dengan baik, belum lagi kita berbicara pengangguran, Pendidikan, dan kesahatan di kabupaten-kabupaten lain.

Jadi hemat saya, masalah diatas adalah Isu Substantif yang harus sering di perbincangkan dan di munculkan oleh Masyarakat, Aktivis pergerakan dan mereka yang memiliki nafsu birahi politik maju pada Pilkada Gubernur Papua Barat Daya Nanti.

Tidak hanya berbicara Isu tentang OAP ataupun Non OAP saja yang jadi pembicaraan. Yang mana kita semua sudah ketahui bersama bahwa itu urusan lembaga yang berwenang.

Pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakat nya, jika isu yang di perbincangkan di kalangan masyarakat dan mereka yang kata nya mau maju Gubernur sifat nya Konstruktif dan Inovatif, saya yakin besok siapapun Gubernur nya pasti dapat membangun dan menyelesaikan persoalan-persoalan di Provinsi baru yang kita cintai bersama ini.