TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Bertekad menjaga marwah Cipayung, Kelompok Cipayung Kota Sorong menolak melakukan klarifikasi ke publik terkait indikasi pungutan liar yang belum lama ini disuarakan parlemen jalanan ini dalam bentuk aksi unjuk rasa ke Kantor Walikota Sorong pada senin tanggal 2 Oktober 2023 lalu.
Menurut kelompok Cipayung, dugaan yang ditujukan kepada oknum Pegawai Dinas Perhubungan Kota Sorong itu telah diselesaikan dalam sebuah mediasi bersama perwakilan supir truk dan Dinas Perhubungan Kota Sorong.
Pucuk pimpinan Kelompok Cipayung Kota Sorong ini menjelaskan seusai pertemuan dengan Dinas Perhubungan, perwakilan supir truk atas nama Peter telah menyampaikan permohonan maaf melalui media, Peter pun mengatakan bahwa dugaan pungli oknum Dinas Perhubungan Kota Sorong yang belum terbukti itu dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja Petugas Dinas Perhubungan di lapangan.
Berselang empat hari setelah pertemuan perwakilan supir truk, kelompok Cipayung bersama Dinas Perhubungan Kota Sorong. Kepala Bidang Lalulintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Sorong, Rizal Latupono membuat pernyataan di sebuah media online meminta kelompok Cipayung dan Supir truk untuk membuat klarifikasi ke publik terkait dugaan indikasi pungutan liar oknum Pegawai Dinas Perhubungan.
Menanggapi pernyataan Kepala Bidang Lalulintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Sorong, Rizal Latupono, Ketua GMNI Kota Sorong Angky Dimara mengatalan persoalan tersebut telah disepakati bersama pada tanggal 6 Oktober 2023 secara damai.
“Apakah Kepala Bidang LLAJ Dishub Kota Sorong tidak paham atau tidak mengerti terkait dengan pertemuan yang telah dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2023 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Sorong. Dalam pertemuan itu, Kelompok Cipayung dan perwakilan supir truk bersama Dinas Perhubungan telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai,” ujar Angky Dimara didampingi rekan-rekan pimpinan kelompok Cipayung Kota Sorong, Rabu (11/10/2023) dini hari.
Angky Dimara menambahkan aksi demo yang dilakukan kelompok Cipayung Kota Sorong bersama perwakilan supir truk sama sekali tidak mencemarkan nama baik Dinas Perhubungan Kota Sorong, namun Cipayung menduga ada praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Pegawai Dinas Perhubungan Kota Sorong.
Menurutnya, aksi demo yang dilakukan kelompok Cipayung Kota Sorong merupakan bagian dari fungsi kontrol terhadap kinerja Pemerintah. Namun dengan adanya statement dari Kepala Bidang Lalulintas Angkutan Jalan Dishub Kota Sorong. Cipayung Kota Sorong menilai statement tersebut terkesan memojokan kelompok Cipayung di Kota ini.
Kelompok Cipayung merupakan forum bersama 5 organisasi Mahasiswa yaitu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) bukan organisasi yang baru lahir. Forum Cipayung didirikan pada 22 Januari 1972 di Jawa Barat.
Sementara itu, Ketum HMI Cabang Sorong Abdul Qadir Loklomin secara sederhana menanggapi pernyataan Kepala Bidang Lalulintas Angkutan Jalan Dishub Kota Sorong bahwa Dinas Perhubungan sebagai perpanjangan tangan pemerintah tugasnya bekerja dan memastikan keberlangsungan hajat hidup masyarakat Kota Sorong.
Untuk itu, lanjut dia, Dinas Perhubungan Kota Sorong jangan anti kritis, sebab kehadiran kami tidak menggangu siapapun, aksi yang dilakukan pun sesuai dengan prosedur dimana aksi demo bersama supir truk sudah terlebih dulu diberitahukan kepada Kepolisian setempat melalui surat pemberitahuan.
Abdul Qadir Loklomin menilai, statement yang disampaikan Kepala Bidang Lalulintas Angkutan Jalan Dishub Kota Sorong sebagai wujud anti kritis terhadap kelompok Cipayung yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami kelompok Cipayung melakukan aksi untuk memastikan Dinas terkait sebagai lembaga negara bekerja sesuai dengan peraturan bernegara.
“Sangat disayangkan salah satu lembaga negara yang bekerja berdasarkan perintah undang-undang untuk keberlangsungan hajat hidup orang banyak serta digaji oleh rakyat melalui APBN yang merupakan bagian dari pajak rakyat, kalau dishub anti kritis, sama halnya menolak untuk dievaluasi, saya pikir permintaan oknum untuk kelompok Cipayung harus meminta maaf ini hal yang mustahil bagi kami, kami tidak perna takut dengan ancaman itu,” ujar Ketua HMI Cabang Sorong.
Ditempat yang sama, Asrul Fau Kubal Ketum HMI-MPO cabang Sorong justru mempertanyakan ada apa dibalik pernyataan yang disampaikan Kepala Bidang Lalulintas Angkutan Jalan Dishub Kota Sorong.
Menurut Asrul, permasalahan tersebut telah diselesaikan dalam sebuah mediasi yang menghadirkan kelompok Cipayung, perwakilan supir truk dan Dinas Perhubungan Kota Sorong. Ia menjelaskan pernyataan yang di sampaikan pada saat mediasi merupakan asas praduga tak bersalah.
Turut hadir dalam jumpa pers, Ketua GMNI Kota Sorong Angky Dimara, Ketua HMI Cabang Sorong Abdul Qadir Loklomin, Ketum HMI-MPO cabang Sorong Asrul Fau Kubal, Ketum PMII Kota Sorong Joko Nur Sholeh, Ketua GMKI Sorong Nova Suweny.
