TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Sorong ingatkan Pj Walikota Sorong fokus pada tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai penjabat Walikota Sorong.
Organisasi mahasiswa ternama di Indonesia itu menilai proses roda pemerintahan di kota Sorong semakin tidak jelas, meski telah mengalami dua kali pergantian Penjabat walokota. Untuk itu, GMNI Cabang Kota Sorong meminta Mendagri untuk menegur Pj Walikota Sorong.
“Saya minta Mendagri menegur penjabat wali kota sorong agar tetap netral dan bekerja sesuai dengan Undang-undang yang mengatur tentang tugas dan wewenang Penjabat kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota,” ujar Ketua GMNI Kota Sorong, Angky Dimara dalam rilis yang diterima media ini beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan “Pada kesempatan ini juga saya lebih menegaskan lagi kepada Penjabat Walikota Sorong agar jangan berafiliasi dengan oknum-oknum elite partai politik, karena dalam pantauan kami semenjak tiba di Kota Sorong Penjabat Walikota Sorong selalu di kawal oleh salah satu ketua partai politik di Kota Sorong.
Hal ini lanjut Angky Dimara tidak boleh terjadi, karena ada moment Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, apa lagi yang bersangkutan adalah salah kompetitor pada pesta demokrasi si 2024 nantinya penjabat wali kota sorong harus mengambil posisi netral agar birokrasi tetap jalan tanpa intervensi partai politik.
Penjabat Walikota Sorong harus bersikap netral dan fokus pada roda pemerintahan, tidak boleh berafiliasi dengan partai politik manapun agar tidak terjadi kecemburuan dan kekisruhan menjelang pemilu dan pilkada 2024 nantinya. Hal itu merupakan salah satu tugas penjabat wali kota sorong dalam menjaga ketertiban baik di sosial masyarakat maupun antar lembaga-lembaga.
Sesuai dengan pesan mendagri pada acara pembukaan RAKERNAS APKASI tahun 2023 bahwa Kepala daerah perlu menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mengambil posisi netral, tidak ikut dalam politik praktis kemenangan siapapun karena penjabat kepala daerah adalah Birokrat.
Berdasarkan pada pesan mendagri tersebut kami berharap Penjabat wali kota sorong bisa mampu untuk memposisikan dirinya sebagai seorang penjabat kepala daerah.
