TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya menyerahkan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) Triwulan III tahun 2023 kepada 6 Kabupaten/Kota.
Penyerahan DBH tersebut dilakukan di Swiss-Bel Hotel, Selasa (8/8/2023) dengan dihadiri kepala daerah se-Provinsi Papua Barat Daya.
DBH Migas senilai Rp332.278.071.300 itu diserahkan kepada 6 Kabupaten/Kota berdasarkan SK Pj Gubernur Papua Barat Daya nomor : 100.3.3.1/98/8/2023 tanggal 8 Agustus 2023.
Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad dalam wawancaranya mengatakan bahwa Kabupaten Sorong mendapatkan alokasi terbesar yakni Rp 132.911.228.520 yang terdiri dari DBH SDA minyak bumi Otsus Rp 25.219.440.340, DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi Otsus Rp107.691.788.120.
Untuk Kota Sorong sebesar Rp 19.936.684.278 yang terdiri dari DBH SDA minyak bumi Otsus Rp 3.782.916.060, DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi Otsus Rp 16.153.768.218.
Kabupaten Raja Ampat Rp 19.936.684.278 terdiri dari DBH SDA minyak bumi Otsus Rp 3.782.916.060, DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi Otsus Rp 16.153.768.218.
Kabupaten Tambrauw Rp 19.936.684.278 terdiri dari DBH SDA minyak bumi Otsus Rp 3.782.916.060, DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi Otsus Rp 16.153.768.218.
Kabupaten Maybrat Rp 19.936.684.278 terdiri dari DBH SDA minyak bumi Otsus Rp 3.782.916.060, DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi Otsus Rp 16.153.768.218.
Kabupaten Sorong Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 19.936.684.278 terdiri dari DBH SDA minyak bumi Otsus Rp 3.782.916.060, DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi Otsus Rp 16.153.768.218.
“DBH itu kita distribusikan ke kabupaten/kota. Yang terbesar itu adalah Kabupaten Sorong karena merupakan Kabupaten penghasil. Sementara kabupaten yang lain yang ada di sekitar Provinsi Papua Barat Daya ini kita bagi sama semua. Jadi satu tahun itu mereka mendapatkan sekitar 55 miliar yang kita bagi bertahap,”jelasnya.
Musa’ad mengungkapkan, kenaikan alokasi anggaran tersebut setelah terpisah dari Provinsi Papua Barat.
”Ini kenaikan yang luar biasa, ketika bergabung dengan Papua Barat itu mereka hanya dapat sekitar 13 miliar 1 tahun. Hari ini mereka mendapat 55 miliar per tahun. DBH ini sudah jelas penggunaannya, yakni untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,”ujarnya.
Selain itu Musa’ad juga menegaskan DBH tersebut 10 persennya juga untuk pemberdayaan masyarakat adat, guna ningkatkan produktifitas masyarakat adat.
”Tapi sekali lagi dana itu untuk pemberdayaan pemberdayaan masyarakat adat, jadi bukan uang itu habis percuma. Saya harapkan Bapak Bupati/ Walikota untuk segera direalisikan,”pungkasnya.
