Parlementaria Raja Ampat

Pembahasan RAPBD 2023 Resmi Dibuka, DPRK Raja Ampat Berharap Kebutuhan Pokok Masyarakat Diakomodir

×

Pembahasan RAPBD 2023 Resmi Dibuka, DPRK Raja Ampat Berharap Kebutuhan Pokok Masyarakat Diakomodir

Sebarkan artikel ini
Penyerahan Dokumen Raperda Raja Ampat oleh Bupati Raja Ampat Kepada Ketua DPRK Raja Ampat

TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat bersama Pemerintah Daerah setempat menggelar Pembukaan Rapat Paripurna keempat masa sidang kedua dalam rangka Pembahasan Materi Raperda Tentang RAPBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023, Jumat (4/11/2022).

Kegiatan Pembukaan Rapat Paripurna keempat masa sidang kedua dalam rangka Pembahasan Materi Raperda Tentang RAPBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023 berlangsung diruang Sidang DPRK Raja Ampat di pimpin Ketua DPRK setempat Abdul Wahab Warwey didampingi Wakil Ketua I Reynold M Bula, dan Wakil Ketua II Charles AM Imbir.

Turut hadir Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, bersama Wakil Bupati Orideko Iriano Burdam, Sekretaris Daerah bersama pejabat teras pemerintah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Ketua DPRK Raja Ampat dalam sambutan pembukaan mengatakan Raperda merupakan agenda rutin yang setiap tahun dibahas oleh Legislatif bersama eksekutif untuk merancang APBD Kabupaten Raja Ampat.

“DPRK Raja Ampat bersama Bupati bersama akan melakukan pembahasan Raperda tentang rancangan anggaran APBD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2023,” ujar Abdul Wahab Warwey.

Pembahasan Raperda menjadi APBD Kabupaten Raja Ampat merupakan agenda rutin yang antara legislatif bersama eksekutif sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Abdul Wahab Warwey berharap alat kelengkapan DPRK Raja Ampat memberikan masukan dan dan saran dalam rangka menyempurnakan Raperda ini untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda.

“Diharapkan, alat kelengkapan dewan DPRK untuk memberikan masukan saran dan usulan serta pendapat dalam rangka penyempurnaan Raperda ini untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” harap Ketua DPRK.

Keseriusan dalam komitmen bersama lembaga legislatif bersama Pemerintah Daerah dalam menyusun program maupun pelaksanaan program diharapkan agar mengakomodir seluruh kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Kabupaten Raja Ampat serta memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Pembacaan daftar hadir dewan, 16 dari 20 Anggota DPRK hadir termasuk tiga pimpinan dalam Pembukaan Rapat Paripurna keempat masa sidang kedua dalam rangka Pembahasan Materi Raperda Tentang RAPBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023.