Di awal Ramadhan 2022 kali ini, rakyat kembali dihadiahi dengan naiknya berbagai kebutuhan hidup. Di tengah pandemi Covid 19 yang masih tersisa, naiknya berbagai kebutuhan hidup membuat rakyat semakin tercekik.
Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan menyebutkan, beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga antara lain bawang merah, bawang putih, ayam, telur, gula pasir, tepung terigu, daging sapi. Reynaldi mengatakan bahwa beberapa komoditas yang di pantau sampai detik ini masih cukup tinggi. Beberapa komoditas yang tinggi ini masih di dorong, agar pada fase ke-2 menjelang idul fitri tidak ada kenaikan cukup tinggi, jelas Reynaldi pada pernyataan tertulisnya, Rabu (6/4).
Tidak hanya naiknya komoditas pangan, rakyat juga harus menanggung derita dengan naiknya harga minyak goreng yang masih meroket. Setelah pemerintah mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng, maka per April 2022 Kemendag mencatat harga minyak goreng kemasan premium di posisi Rp26.170 per liter. Sedang minyak goreng curah di posisi Rp18.759 per liter. Begitu juga dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), per 1 April 2022 harga pertamax resmi naik menjadi Rp12.500-Rp13.000 per liter dari sebelumnya Rp9.000-Rp9.400 per liter.
Pemerintah Abai?
Kenaikan semua harga-harga kebutuhan pokok membuat kehidupan rakyat semakin menderita. Rakyat menanggung beban hidup yang semakin hari semakin berat.
Namun, penderitaan yang dialami rakyat saat ini seolah ditanggapi biasa-biasa saja oleh pihak pemerintah. Dulu saat kenaikan harga cabai, pihak pemerintah justru memberi solusi agar rakyat menanam cabai sendiri. Saat harga minyak goreng naik, rakyat pun diarahkan agar memasak dengan cara mengukus, merebus, atau bumbu rujak. Sungguh, solusi yang ditawarkan tidak memberi jalan keluar terbaik.
Negara yang saat ini menerapkan sistem kapitalisme demokrasi, membuat para kapitalis semakin berjaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Harga-harga barang di tengah masyarakat pun dikendalikan oleh mereka. Dan pemerintah justru memuluskan jalan para kapitalis ini dengan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Sekali lagi rakyat lah yang harus menjadi korban.
Pemerintah sebagai institusi lembaga yang mengurusi rakyat, sejatinya harus memenuhi semua kebutuhan hidup rakyatnya. Tidak hanya memenuhi kebutuhan bahan pokok, tapi juga harus menjamin adanya pendidikan yang berkualitas, kesehatan, keamanan, keadilan di bidang hukum, dan lain sebagainya.
Pemerintah bisa membiayai seluruh kebutuhan rakyat tersebut dari sumber-sumber pendapatan negara. Seharusnya, pemerintah tidak hanya mengambil pendapatan negara dari pajak rakyat dan hutang luar negeri. Tapi pemerintah bisa mengambil pendapatan negara dari Sumber Kekayaan Alam (SDA) yang dimiliki oleh negara. Misal: hasil tambang (emas, perak, uranium, batu bara, minyak bumi, dll); hasil kekayaan laut, dan sumber kekayaan alam lainnya yang dimiliki negara ini.
Faktanya, kekayaan alam melimpah yang dimiliki, saat ini banyak dikuasai oleh perusahaan swasta asing. Pihak pemerintah justru membuka jalan seluas-luasnya buat masuknya asing menguasai kekayaan alam di Indonesia. Seharusnya negara bisa mengelola kekayaan alam tersebut, dan hasilnya bisa dipergunakan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Namun sekali lagi, rakyat ibarat tikus yang mati di lumbung padi.
Dengan diberlakukannya sistem kapitalisme demokrasi, pemerintah terkesan abai dengan nasib rakyatnya. Dalam sistem ini, hanya para kapitalis dan kelompok tertentu saja yang bisa merasakan sejahtera. Sedangkan bagi rakyat, kata “sejahtera” masih menjadi hayalan yang masih jauh dari kata nyata.
