“Persoalan terbesar di negeri ini adalah masalah keberlangsungan lingkungan hidup, dan jangan pernah main – main soal lingkungan, kita harus konsen dan serius,” Dosen Peneliti Unamin Sorong, Syarif Ohorella
TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Sehari sebelum hari lingkungan se dunia atau tepatnya pada 4 Juni 2024 di Hangout Cafe Sorong tercatat sebanyak 22 peserta yang terdiri dari junalis, mahasiswa dan pengiat lingkungan di Provinsi Papua Barat Daya sangat antusias mengikuti diskusi publik bertajuk Belajar dari Borneo, Save Kawasan Konservasi di Papua Barat Daya.
Hasil investigasi khusus yang dilakukan oleh Depati Project dengan menggandeng rekan jurnalis lingkungan menjadi bahan menarik untuk melihat fakta bahwa pemerintah belum menunjukkan keseriusan untuk menangani deforestasi.
Dimana kondisi luasan hutan di Indonesia selama dua dekade terakhir tidak kunjung membaik. Justru lantaran, laju deforestasi terus berlanjut meski klaim pemerintah selalu menyebutkan trennya menurun.
Jutaan hektar hutan alam di Kalimantan Barat musnah dijagal atas nama investasi. Hutan dengan keanekaragaman hayati, berganti tanaman monokultur (sejenis) yakni sawit dan akasia.
Kerusakan ini memicu berbagal persoalan yang tak akan pernah sebanding dengan nilai inverstasi kaum pebisnis yang difasilitasi negara. Orang utan, satwa endemik terancam dan satwa liar lainnya, kehilanan ekosistem dan menambah tingkat kepunahannya.
Deforestasi ini juga menyebabkan konflik dengan kelompok masyarakat adat yang selama int hidp bergantung dari hutan. Baik ekonomi maupun kebudayaan mereka.
Atas nama investasi, negara melegitimasi deforestasi termasuk areal gambut dalam yang seharusnya dilindungi. Nyawa manusia juga dipertaruhkan Bencana ekologi terjadi dan malapetaka yang lebih besar lagi mengintai di depan mata.
Persoalan deforestasi masih terus terjadi. Salah satu yang cukup memprihatinkan terjadi di hutan Kalimantan Barat. Salah satu Perusahaan yang diduga kuat terafiliasi dengan Royal Golden Eagle (RGE) Group.yaitu PT Mayawana Persada telah mengakibatkan deforestasi untuk konversi ke kebun kayu seluas sekitar 20 ribu hektar.
Belajar dari kondisi yang terjadi di Kalimantan Barat, Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia atau The Society of Indonesian Evironmental Journalists (SIEJ) bersama Depati Project melakukan nonton bareng liputan investigasi khusus Mayana datang, Orangutan jadi Pengangguran dan diskusi publik di Provinsi termuda di Indonesia yakni Provinsi Papua Barat Daya.
Koordinator SIEJ Simpul Papua Barat Daya, Djunaedi dalam sambutannya memaparkan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh adanya hasil liputan investigasi terhadap aktivitas Perusahaan Kelapa Sawit Mayana di Kalimantan bertajuk Mayana Datang, Orangutan Jadi Gelandangan.
Hasil investigasi ini sangat perlu dijadikan sebagai proses belajar bagi jurnalis, mahasiswa dan aktivis lingkungan di Provinsi Papua Barat Daya. Sebab sebagai Provinsi termuda di Indonesia sangat perlu belajar dari fenomena rusaknya hutan yang berakibat pada satwa endemik menjadi kehilangan habitatnya.
“Sore hari ini kita akan nobar dokumentasi jurnalis liputan investigasi khusus saat melakukan liputan terkait aktivitas perusahaan sawit yang berdampak terhadap deforestasi. Setelah kita nobar, nanti sebentar diskusi publik, ” kata Djunaedi.
Djunaedi sampaikan bahwa sebagai provinsi baru Indonesia kita perlu belajar, kalau tidak dari sekarang kita belajar dari kasus borneo, kapan lagi.
“Kita tentu ingin melindungi kawasan konservasi Papua Barat Daya sementara di Papua secara keseluruhan maupun Papua Barat Daya itu wilayahnya dominan dengan hutan. Jadi belajar dari kasus borneo kita berupaya untuk menjaga kawasan konservasi di Papua Barat Daya, ” tutur Djunaedi.
Dalam diskusi publik ini, SIEJ Simpul Papua Barat Daya mengundang empat narasumber yang tahu betul kondisi dan ancaman terhadap kawasan Konservasi yang ada di Papua Barat Daya.
Keempat narasumber itu yakni Charles Tawaru selaku pendiri dan sekaligus Ketua Papua Forets Watch di Tanah Papua, Amelia Puhili peneliti dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Syarif Ohorella, S. Hut,M.Si yang kesehariannya Dosen Peneliti di Universitas Muhammadiyah (Unamin) Sorong dan Aryo Bhawono dari Jurnalis kolaborator.
Charles Tawaru katakan fenomena yang terjadi di Kalimantan sebenarnya telah pula terjadi di Provinsi Papua Barat Daya. Hutan Papua sebagai benteng terakhir paru – paru dunia harus mampu terus dijaga.
Alih fungsi lahan menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit menjadi ancaman serius yang dapat membuat laju deforestasi semakin tinggi.
Pada pertengahan tahun 2021 ada belasan izin perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat yang dicabut.
Di Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran ada 24 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki konsesi seluas sekitar 759.000 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 625.000 hektare di antaranya adalah kawasan hutan.
Dari 16 perusahan sawit yang izinnya dicabut itu memiliki lahan seluas 340.000 hektare. Sudah barang tentu antisipasi langsung dilakukan sebagai upaya mitigasi.
“Teman – teman aktivis lingkungan langsung mendorong dilakukan pemetaan wilayah adat dengan terbitnya Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat, ” tutur Charles Tawaru.
Di Kabupaten Sorong sudah hampir rampung dilakukan pemetaan wilayah adat. Sehingga masyarakat bisa mengenal potensi yang telah diambil pulang.
Amelia Puhili lebih menyoroti sisi perempuan adat yang digambarkan oleh jurnalis kolaborator investigasi khusus dalam video tersebut. Menurut Amelia Puhili kasus di Kalimantan sama pula yang ditemukan di Papua Barat Daya.
Salah satu riset yang Yayasan Pusaka Bentala Rakyat lakukan, kata Amelia, menemukan bahwa deforestasi itu juga berimplikasi pada transisi pola pandangan masyarakat yang ujung – ujungnya adalah ikut menyebabkan stunting.
Kemudian ada iming – iming dari perusahaan bahwa perusahaan datang untuk membawa kesejahteraan untuk masyarakat, tapi sebenarnya kondisi lapangan masyarakat tidak menjadi lebih sejahtera, tapi malah mungkin menjadi lebih susah hidupnya, karena mereka yang tadinya memiliki hubungan yang sangat lengkap dengan hutan terus kemudian terpisah.
“Tadi kalau dalam film ini menceritakan juga ibu-ibu ini mereka pada akhirnya tergantung pada hutang, karena memang untuk mencari sumber pangan mereka itu sudah kehabisan waktu karena sudah fokus di perkebunan kelapa sawit, ” ujar Amelia Puhili.
Di Sorong , Amelia sampaikan pernah dengar cerita waktu di lapangan itu bahkan anak-anak terpaksa harus tidak sekolah, karena bapak dan mama mereka kerja di kebun kelapa sawit sehingga tidak ada yang menyediakan makanan buat mereka
“Bahkan ada satu kasus, anaknya sekolah itu dibagi dalam seminggu tiga hari, dalam arti, dia ke sekolah 3 hari dan 3 hari tidak masuk sekolah, ” tuturnya.
Sementara Syarif Ohorella sebagai dosen peneliti yang memiliki tanggung jawab sebagai Rimbawan mengaku tak henti – henti terus mengingatkan pemerintah daerah meski dirinya terkadang merasa lelah.
“Kami rimbawan secara nasional, atau dosen kehutanan yang konsen di bidang lingkungan kami sepakat mengatakan bahwa pada hari ini persoalan terbesar di negeri ini adalah masalah keberlangsungan lingkungan hidup, ” beber Syarif Ohorella.
Masalah keberlangsung hidup ini, bukan cerita bohong tapi nyata. Hari ini juga 5 menit atau 10 atau 20 menit yang lalu, Perserikatan Muhammadiyah barusan mengupdate status di laman facebooknya yang menulis seperti ini persoalan terberat Organisasi Muhammadiyah sekarang adalah dakwah tentang lingkungan.
“Itu artinya kami sebagai peneliti mau mengajak semua stakeholder, mari kita berikan konsentrasi yang penuh terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, ” ajak Syarif yang sebentar lagi akan seminar untuk program Doktor di Universitas Gajah Mada (UGM).
Sekarang masalah keberlangsungan lingkungan hidup itu, kata dia dari hasil kajian dan hasil riset, ada tiga masalah utama dalam keberlangsungan lingkungan hidup yakni :
- Masalah pembalakan liar
- Masalah kesemrautan dalam izin pertambangan dan
- Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan
“Masalah lingkungan hidup ini, masalah paling serius, tidak bisa kita main – main bicara soal lingkungan hidup. Kita saat ini, boleh bersantai, tetapi lihat 5 atau 10 tahun kedepan kondisi keberlangsungan lingkungan hidup akan mengalami krisis, karena apa, negara tidak betul-betul hadir, ” ujar Syarif.
Menurutnya negara tidak betul-betul hadir, itu secara logika bisa sebutkan, misalnya izin pertambangan, siapa yang keluarkan, tentu saja negara.
Masalah deforestasi, padahal kalau kita kaji lebih jauh negara di sini punya jaminan hukum, ada undang-undang tentang tata ruang, yang kedua ada undang-undang tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi apa yang terjadi luas hutan terus berkurang.
Trendnya tidak positif tetapi berarti saya boleh mengklarifikasi tadi kalau disampaikan luas hutan Papua Barat 8 juta hektar sebelum pemekaran. Sekarang sudah terbagi, jadi Papua Barat Daya hanya 3-4 juta hektar.
Kalau luas daratan yang tadi disampaikan 70%. Saya sepakat dengan moderator tadi bilang bahwa 80% uas daratan kita saat ini adalah 80%.
Tetapi kemudian 5-10 tahun ke depan apakah masih tetap 80%? Tidak perlu jauh-jauh kita lihat saja di Kota Sorong. Saya boleh katakan bahwa Kota Sorong, aslinya adalah kawasan penyangga bukan kawasan pemukiman ataupun aktivitas-aktivitas kehidupan manusia.
Syarif Ohorella berharap dalam diskusi ini bisa hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, karena sudah bosan, sudah capek berkali-kali kami hadir dalam satu forum dan saya sudah sampaikan saya sudah tekankan berkali-kali tetapi kemudian belum pula ada dukungan berupa regulasi dari pemerintah daerah.
Syarif Ohorella katakan konsen Pemerintah daerah sangat lemah terhadap lingkungan, tapi dirinya tidak akan mundur karena tugas kami adalah melakukan riset dan terus menyediakan informasi ilmiah dan bisa jadi bahan pertimbangan sebagai dasar meregulasi.
Narasumber Aryo Bhawono secara daring menuturkan lebih banyak bercerita soal kondisi riil yang dilihat saat melakukan investigasi khusus.
Diskusi publik itu lantas ditutup dengan rekan jurnalis, bersama narasumber, mahasiswa dan Pengiat lingkungan membuat statment deklarasi bersama, “Satu kata Save Hutan Papua Barat Daya”.
