TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) belum memutuskan bakal mengusung Anies Baswedan atau tidak dalam kontestasi Pilkada Jakarta yang akan berlangsung, pada 27 November 2024 mendatang.
Meski sudah menerima usulan dari Dewa Pimpinan Wilayah (DPW) PKS terkait pengusungan Anies Baswedan. Namun, secara mekanisme akhir masih akan dibahas di tingkat pusat sebelum diputuskan.
“Iya betul DPTW Jakarta sudah memutuskan untuk mengusulkan Anies Baswedan sebagai Bacagub ke DPP. Selanjutnya ada mekanisme di internal. Jadi, kita tunggu keputusan DPP,” ujar Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri dalam keterangan resminya, Jumat (24/5/2024).
Mabruri mengatakan bahwa PKS masih menggodok beberapa sosok lain, termasuk kader dari internal untuk menjadi pemimpin di kota yang kini sudah tak lagi berstatus ibu kota negara.
“Pemilu kemarin kan Alhamdulillah PKS diamanahkan menjadi partai pemenang di Jakarta. Tentu ada harapan agar dapat mengajukan kadernya untuk mengisi kursi Gubernur Jakarta,” katanya.
Ia pun menegaskan, hingga kini PKS juga terus menjalin komunikasi dengan partai politik (parpol) untuk bisa berkoalisi.
Pasalnya, lanjut Khoirudin, PKS tidak bisa berjalan sendirian dan sangat membutuhkan dukungan dari parpol lain untuk memenangkan Pilkada Jakarta.
“Makanya komunikasi dengan partai-partai lain juga terus berjalan. Kita ingin munculkan yang terbaik untuk warga Jakarta”, tandas Khoirudin.
Sebelumnya diberitakan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada, November 2024.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin yang menyebut bahwa keputusan tersebut hasil rapat dari tingkat wilayah.
Hasil tersebut, kata Khoirudin, sudah diberitahukan ke Dewa Pimpinan Pusat (DPP) PKS.
“Keputusan DPW PKS DKI mengusulkan ke DPP seperti itu,” kata Khoirudin kepada wartawan dikutip, Jumat (24/5/2024).
Perihal apakah Anies Baswedan secara resmi akan maju atau tidak di Pilkada Jakarta, Khoirudin mengungkapkan, DPW PKS DKI Jakarta menyerahkan keputusan itu kepada DPP.
“Kewenangan DPP menerima atau menolak,” ungkapnya.
