TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Dari kantor Hanura Papua Barat Daya, kita semua bisa mengetahui kompetisi Pilkada Provinsi Papua Barat Daya akan menjadi kompetisi terbaik di Tanah Papua. Sebab kompetisi Pilkada Provinsi Papua Barat Daya diprediksi akan berlangsung ketat dari di setiap babaknya.
Figur terbaik akan saling beradu trik dan cara untuk bisa duduk di kursi orang nomor satu di Provinsi Papua Barat Daya. Ke sepuluh figur itu sudah memiliki nama besar, terkenal dan punya prestasi gemilang.
Partai – Partai politik tentu akan kesulitan untuk mengeluarkan rekomendasi untuk mengusung Bacalon Gubernur dalam Pilkada Provinsi Papua Barat Daya mendatang.
Dimana sesuai catatan dari Tim Penjaringan Partai Hanura untuk Bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya ada 10 nama yang mengambil formulir pendaftaran. Namun yang mengembalikan formulir sampai dengan penutupan tanggal 30 April berjumlah 9 nama.
Kesepuluh nama yang mengambil formulir yakni,
- Mantan Bupati Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya dua periode Gabriel Asem
- Mantan Wali Kota Sorong 2 Periode, Lambertus Jitmau,
- Bupati Asmat di Provinsi Papua Selatan 2 Periode, Elisa Kambu
- Mantan Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Joppye Onesimus Wayangkau.
- Mantan Bupati Maybrat Provinsi Papua Barat Daya 2 Periode, Bernard Sagrim
- Bupati Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat 2 Periode, Petrus Kasihiw
- Bupati Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya 2 Periode, Abdul Faris Umlati
- Mantan Bupati Sorong Provinsi Papua Barat Daya 2 Periode, Stefanus Malak
- Mantan Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat, Yohanis Momot
- Ketua Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya , Andi Asmuruf.
Dari sepuluh nama tersebut, Matheos Selanno selaku Ketua Tim Penjaringan Partai Hanura Provinsi Papua Barat Daya untuk Bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya sampai penutupan hanya satu nama yang tidak mengembalikan formulir yakni Andi Asmuruf.
“Kami Hanura buka pendaftaran Bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dari tanggal 16 – 30 April 2024. Rencana kita semula tutup pendaftaran pada 30 April pukul 16.00 Wit, namun mengingat ada konfirmasi dari para Bacalon gubernur, kami ambil kebijakan perpanjang waktu sampai 20.00 wit atau jam 8 malam,” ucap Matheos Selanno di Sekretariat DPD Partai Hanura, Selasa (30/4/2024) pukul 21.00 wit.
Dikatakan oleh Matheos Selanno, langkah selanjutnya, Panitia Penjaringan akan melakukan verifikasi berkas Bacalon Gubernur dan dilaporkan kepada DPD Partai Hanura Provinsi Papua Barat Daya untuk dibawa ke DPP Hanura di Jakarta.
Matheos Selanno sampaikan tahapan paling penting yang harus ke 9 Bacalon Gubernur siapkan yakni, tahap Fit and Propertest di DPP Partai Hanura di Jakarta. “Tahapan yang paling penting yakni Fit and Propertest di Jakarta, ” ucap Matheos Salanno.
Rencananya, lanjut dia, Fit and Propertest akan berlangsung tanggal 24 Mei di Jakarta. Dalam fit and propertest ada beberapa kriteria yang menjadi tolak ukur dan survei elektoral, maka Partai Hanura dalam memberikan rekomendasi tahap pertama buat Bacalon Gubernur Papua Barat Daya yang akan diusung oleh Partai Hanura dalam Pilkada 27 November 2024.
“Rekomendasi tahap pertama ini, sifatnya sama dengan surat tugas. Nanti kami Partai Hanura melakukan pemantauan dengan untuk mengukur grafik elektabilitasnya, ” tutur Matheos Selanno.
Nanti misalnya setelah Bacalon Gubernur dan Wakil gubernur yang diberi surat tugas, Selanno terangkan, ternyata elektabilitasnya menurun, maka bisa jadi rekomendasi ditarik kembali dan rekomendasi final dari Partai bisa diberikan kepada Bacalon Gubernur yang elektabilitasnya naik dari kedelapan figur yang ada.
“Untuk rekomendasi final, baru Partai Hanura keluarkan sekitar Bulan Juli 2024 menjelang pendaftaran Bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dibuka oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya, ” ucap Matheos Selanno.
Partai Hanura, tambah Selanno, tentu ingin agar figur yang diusung benar – benar mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya dan menjadi mitra strategis bagi Partai Hanura.
“Kita lihat dari pengalaman calon gubernur atau bupati atau walikota yang diusung oleh Partai, begitu terpilih dan dilantik, mereka lantas mengabaikan partai. Inilah yang kami dari Partai Hanura tidak harapkan terjadi. Padahal tanpa rekomendasi dari Partai, Bacalon Gubernur tidak bisa mendaftar, ” tuturnya.
Wakil Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua Barat Daya, Charles Imbir turut menambahkan bahwa figur yang diinginkan oleh Partai Hanura tentu harus bisa memiliki kemampuan membangun dari daerah ke pusat, ” kata Charles Imbir singkat.
