TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Masalah Stunting tidak bisa diselesaikan hanya dengan perbaikan gizi semata. Hal itu diungkapkan Kepala Bappeda Kabupaten Tambrauw, Mounce Woria.
Untuk itulah, Bappeda Kabupaten Tambrauw menggelar Rapat koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tambrauw yang bertempat di Ruang Rapat Aston hotel Sorong, Jumat (19/4/2024).
Selain mengevaluasi Pelaksanaan Stunting di Tahun 2023, Agenda kali ini juga akan membahas rencana pelaksanaan kegiatan stunting di tahun 2024.
Kepala Bappeda Kabupaten Tambrauw yang sekaligus sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tambrauw Mouche Woria menyampaikan akan terus berupaya, menyelesaikan permasalahan stunting. Stunting ini, kata dia, merupakan masalah prioritas dari tingkat pusat sampai daerah yang harus ditekan atau dituntaskan.
“Pencegahan stunting tidak terlepas dari 8 tahapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, ” kata Mounce Woria.
Saat ini penginputan 8 Aksi Konvergensi sudah mencapai di Aksi 3. Dimana setelah Dinas P3AKB menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota, ada beberapa point yang dievaluasi diantaranya, ketepatan jadwal pelaksanaan input di Master Ansit serta pemenuhan data cakupan layanan.
Dalam pelaksanaannya, Woria katakan upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
“Inilah yang menjadi tugas kita bersama, dimana pencegahan stunting dibutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder yang ada, ” tutur Woria.
Lebih lanjut Kepala Bappeda mengatakan, upaya pencegahan stunting diperlukan data yang valid, agar dalam melakukan penyusunan rencana aksi, dapat dilakukan dengan baik sehingga hasilnya tepat sasaran.
Dipaparkannya, Aksi 1 yang di lakukan oleh Dinas P3AKB yakni melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
Untuk Aksi 2 yang di lakukan oleh Dinas P3AKB yakni menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Kemudian Aksi 3 di lakukan oleh Dinas P3AKB yaitu menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota.
Selanjutnya Aksi 4 di lakukan oleh Bappeda Litbang dan DPMK untuk memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.
Untuk Aksi 5 dilakukan oleh DPMK dengan maksud mastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.
Berikutnya untuk Aksi 6 di lakukan oleh Bappeda litbang guna meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.
Nanti dalam Aksi 7 di lakukan oleh Dinkesl untuk melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota.
Dan Aksi 8 di lakukan oleh Sekda dalam rangka melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.
” Di katakan juga bahwa Permasalahan stunting tidak bisa hanya diselesaikan melalui program gizi saja, tapi harus terintegrasi dengan program lainnya. Karena kompleksnya masalah stunting dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas,” kata Kepala Bappeda menutup penyampaiannya.
