TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad mengesahkan dan melantik pimpinan definitif Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Jumat (1/3/2014).
Pelantikan yang berlangsung di Gedung L. Jitmau, Kota Sorong Papua Barat Daya itu turut dihadiri pejabat TNI Polri, pimpinan OPD di lingkungan Papua Barat Daya, serta tokoh adat dan masyarakat.
Dalam pelantikan tersebut, Alfons Kambu menjabat sebagai pimpinan definitif MRP Papua Barat Daya masa jabatan 2023-2028. Selain pimpinan, Pj. Gubernur juga melantik ketua I yang dijabat oleh Susance Saflesa, dan Wakil ketua II yang dijabat oleh Vincentius Paulinus Baru.
Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad memberikan apresiasi kepada jajaran MRP Papua Barat Daya, yang sudah berhasil memilih pimpinannya.
“Ini merupakan hal yang baik karena ada keterwakilan suku besar dan keterwakilan perempuan. Biasanya tugas dan wewenang MRP cukup strategis, ada hal yang mereka bisa ikut andil dalam kebijakan di provinsi Papua Barat Daya,”ujar Musa’ad.
Oleh karena itu, Musa’ad berharap agar Pimpinan dan wakil ketua yang baru saja dilantik agar segera membangun sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi Papua Barat Daya dan DPR Provinsi.
“Karena ini merupakan 3 pilar kekuatan, istilahnya satu tungku tiga batu. Kalau bersatu tungkunya akan kuat. Jadi jangan ada egoisme dari kita masing-masing. Mari kita pikirkan kepentingan masyarakat dan apa yang bisa kita lakukan,
Karena merupakan lembaga kultural dan struktural, ia meminta agar MRP fokus utamanya memberikan perlindungan terhadap masyarakat, adat budaya Papua, dan perempuan, khusus di wilayah Papua Barat Daya.
“Begitu juga dengan agama, sehingga MR harus menjadi motor penggerak untuk menjaga antar hubungan beragama, sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif,”kata Musa’ad.
Sementara itu Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu mengatakan bahwa ia akan bersinergi dengan pemerintah untuk melihat segala keluhan masyarakat Papua.
“Tentunya kami akan dorong melalui regulasi karena itu kewenangan oleh pemerintah untuk menyediakan itu. Kami MRP-PBD ini hadir sebagai mitra,”ucapnya.
Menurutnya, banyak hal yang harus disinergikan dengan OPD terkait yang nantinya dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Karena undang-undang sektoral selama ini tidak melibatkan MRP, sehingga sering bertabrakan dengan apa yang dirindukan masyarakat dari sisi kesejahteraan. Saya akan coba angkat ini dalam bentuk program -program strategis dengan pemerintah daerah melalui regulasi yang bisa jadi acuan,”pungkasnya.
