Berita

Caleg OAP di Sorsel Minta DKPP Copot Jabatan ketua Bawaslu Akmal Muntasir

×

Caleg OAP di Sorsel Minta DKPP Copot Jabatan ketua Bawaslu Akmal Muntasir

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua 1 DAP Wilayah lll Doberai George Ronald Kondjol saat berorasi di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, Foto Ferry/TN

TEROPONGNEWS.COM, TEMINABUAN – Sejumlah Caleg OAP di Kabupaten Sorong Sorong Provinsi Papua Barat Daya menilai banyak pelanggaran Pemilu 2024 di wilayah itu fatal. Akibat kondisi tersebut menurut Caleg OAP akan menambah daftar panjang ketidakpercayaan Masyarakat terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sorong Selatan

Wakil Ketua 1 DAP Wilayah lll Doberai George Ronald Kondjol merasa kesal atas sejumlah pelanggaran Pemilu yang telah mengecewakan sejumlah caleg Orang asli Papua (OAP)di Sorong Selatan, hal ini membuat Wakil Ketua DAP Wilayah III George Kondjol bersama sejumlah caleg melakukan aksi protes terhadap ketua Bawaslu Sorong Selatan Akmal Muntasir, Senin (19/02/2024).

Dalam aksi tersebut sejumlah caleg menilai Ketua Bawaslu tidak memahami aturan dan undang-undang pemilu, sehingga banyak dugaan pelanggaran Pemilu yang di temukan di lapangan dan di laporkan ke Bawaslu kabupaten Sorong Selatan hingga kini belum di tindak lanjuti secara tegas dalam aturan yang berlaku.

George Ronald Kondjol menilai pileg kali ini cacat hukum, ada kepentingan mengamankan keluarga suku dan golongan tertentu di Kabupaten Sorong Selatan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan.

Oleh sebab itu maka saya Wakil Ketua 1 DAP Wilayah lll Doberai George Ronald Kondjol dan sejumlah caleg OAP yang melakukan aksi protes akan melaporkan pelanggaran kepada DKPP untuk segera mengambil tindakan secara tegas.

” Kami minta DKPP segera mengambil tindakan tegas terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan” Tegas George

Sebagai warga negara, Kondjol dan caleg OAP sangat mendukung program pemilu yang di buat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan aturan dan undang-undang berlaku di negara ini, namum menururnya aturan yang dibuat oleh negara dalam bentuk kodifikasi hukum tidak dijalankan dengan baik.

Sementara itu ditempat yang sama Ferry Onim Caleg DPRD Propinsi Paoua Barat Daya dari Partai PSI meminta PSU segera di tunda. Ia menyebut Badan Pengawas Pemilu di daerah itu harus fokus menyelesaikan dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Bawaslu harus menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran pileg, kami semua caleg yang ada akan memasang tenda dan bermalam di depan kantor Bawaslu hingga besok hari,” kata Onim.