TEROONGNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan pernyataan kalau presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan itu lantas menuai pro kontra dari sejumlah pihak.
Salah satu yang melontarkan pernyataan yang berbeda adalah menteri keuangan, Sri Mulyani. Dalam rapat kerja pimpindan direktorat bea dan cukai, ia mengingatkan jajarannya untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum
“Tahun Pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis, 25 Januari 2024.
Sementara itu, belrlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Sri Mulyani dalam kesempatan lainnya, presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengatakan bahwa presiden juga boleh berkampanye dan memihak
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi.
Hal ini lantas menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak, termasuk para kubu tim pasangan calon. Kubu 01 dan 03 terlihat kontra, sementara kubu 02 pro dengan pernyataan Jokowi.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan turut merespons Jokowi. Anies menyerahkan penilaian ke masyarakat. Kubu nomor urut 01, AMIN mengatakan bahwa apa yang dikatakan Jokowi saat ini berbeda dengan yang sebelumnya ia katakan
“Ya, menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai,” kata Anies di Kantor Gubenur DIY, Rabu (24/1/2024).
Sementara itu, dari kubu 03 melalui Jubir TPN Ganjar-Mahfud Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan memang tidak ada larangan asalkan tidak memakai institusi kepresidenan untuk kepentingan politik. Dia mengingatkan agar Jokowi tidak menggunakan instrumen kepresidenan jika ingin kampanye.
“Kalau mengacu ke UU kan memang presiden boleh ikut kampanye asalkan cuti, tidak menggunakan fasilitas negara,” kata Awiek kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
“Ya sebagai pribadi Pak Jokowi memang bapaknya Gibran. Gimana, orang tua ya, tapi jangan menggunakan instrumen kepresidenan untuk kepentingan politik,” sambungnya.
