TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Kementerian Kominfo melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknik (Bimtek) aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu, Aplikasi Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) lingkup Publik, Aplikasi Mail Pemerintahan, dan Aplikasi Manajemen dan Tata Kelola (Manta), di Aston Hotel Sorong, Selasa (31/10/2023).
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Barat Daya, Irma R Soelaiman, S.Sos., MM, yang hadir sebagai narasumber mengatakan, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersif, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Pemerintah provinsi menyelenggarakan tata kelola SPBE secara terpadu, dengan menerapkan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada sistem Aplikasi e-Office di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” ucap Kadis Kominfo.
Kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari ini, menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Daya.
Adapun Peserta Bimtek terdiri Kepala Dinas Kominfo se-Tanah Papua, Provinsi Maluku/Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, NTB.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong yang diwakili oleh Plh Sekda Kota Sorong, Ruddy Lakku menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan sosialisasi ini, sebagai wujud dorongan terhadap ASN pemerintahan dalam mengikuti perkembangan teknologi era digital.
“Saya tentunya menyambut baik kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat dan aparat pemerintahan yang ada, karena ini merupakan suatu langkah maju ke depan untuk menghadapi era digitalisasi di masa kini,” ujarnya.
Ruddy mengakui, sebagai ASN tentunya dituntut untuk tidak lagi bekerja secara manual namun harus bekerja dengan perkembangan digital saat ini, karena dapat mempermudah tugas dan tanggungjawab.
Selain itu, bekerja dengan menggunakan sistem digitalisasi tentunya dapat memiminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kita dituntut satu sisi untuk bekerja secara digital dan i sisi lain kita menyadari bahwa keterbatasan saarana masih menjadi persoalan di Papua secara khusus. Mungkin di kota Sorong soal jaringan tidak begitu menjadi masalah tetapi daerah Tambrauw, Maybrat, itu kadang-kadang menjadi persoalan sehingga menjadi perhatian kita semua,” ungkapnya.
Ruddy berharap sosialisasi seperti ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga bisa menjadi sumber pengetahun untuk meningkatkan kinerja di pemerintahan dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada.
