TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI perlu melakukan pendekatan khusus demi menyambut Jakarta sebagai kota ekonomi skala global ketika tak lagi menyandang status ibu kota negara. Salah satu upaya pentingnya adalah dengan melakukan sinergi antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Trubus mengatakan, terdapat tiga pendekatan kebijakan yang perlu diperhatikan. Pertama, Pemprov perlu memberdayakan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan bantuan sosial atau subsidi semata.
“Pemda DKI dalam hal ini BUMD berupaya agar mengurangi sekat masyarakat antara mereka yang hidup dalam kondisi berlebih dan berbelanja di mal mewah dengan masyarakat kita yang hanya bisa membeli pasar tradisional. Maka, bagaimana membuat masyarakat berdaya,” ujar Trubus dalam diskusi Balkoters Talks bertajuk ‘Peran BUMD Dalam Mendongkrak Ekonomi Jakarta’ di Bengkel Jurnalis Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Dalam acara tersebut turut hadir Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail dan Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri BP BUMD DKI Jakarta Thomas serta Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo.
Akademisi Universitas Trisakti itu juga menuturkan, BUMD harus miliki peran penting dalam mengadvokasi dan mendampingi masyarakat khususnya yang tergolong kelompok miskin ekstrem.
“Seperti budidaya atau on farming itu bagus. Orang Jakarta bisa diorientasikan tidak semata-mata sebagai kelompok konsumtif, tapi juga bisa bertani, banyak tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan,” tuturnya.
“Yang ketiga, pendekatan berkeadilan kebijakan DKI Jakarta perlu pembenahan secara menyeluruh dalam konteks pemanfaatannya untuk publik,” katanya menambahkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri BP BUMD DKI Jakarta Thomas menyebut selain mengedepankan sinergitas, pemerintah disebutnya akan berupaya untuk menjembatani kepentingan tiap BUMD.
Terlebih memang selain menjalankan program Pemprov, BUMD harus tetap menjalankan komersialiasi demi keberlangsungan perusahaan.
“Karena yang kita tahu BUMD itu bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sehingga karyawannya perlu diberikan gaji, kesejahteraan yang memang sumbernya dari operasi perusahaan itu sendiri,” ungkap Thomas.
Salah satunya, ketika berkaitan dengan kenaikan tarif layanan publik yang dikelola BUMD, perlu diperhatikan apa saja yang menjadi faktornya. Pemberian subsidi atau sejenisnya akan dilakukan secara tepat agar kepentingan masyarakat dan tujuan komersil perusahaan tetap berjalan beriringan.
“Kita memang harus memahami entitas dia ada benturan kepentingan dalam rangka menjalankan operasi perusahaan dengan isu peningkatan tarif yang memberatkan masyarakat. Nah itulah yang penting peran dari pemerintah sendiri untuk bisa menjembatani kepentingan itu,” pungkas Thomas.
