Berita

DPRD Maluku Minta Manajemen RSUD Haulussy Dibenahi, Rovik: Bayar Hak-hak Nakes!

×

DPRD Maluku Minta Manajemen RSUD Haulussy Dibenahi, Rovik: Bayar Hak-hak Nakes!

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin. Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – DPRD Provinsi Maluku meminta, agar manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku segera dibenahi, agar tidak ada lagi persoalan yang muncul di kemudian hari.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin, saat rapat gabungan antara Komisi IV dan Komisi I bersama dengan Inspektorat Provinsi Maluku dan manajemen RSUD Haulussy, terkait jasa tenaga kesehatan yang belum dibayarkan, yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Senin (28/8/2023).

“Bukan saja membenahi manajemen rumah sakitnya, tetapi hak-hak tenaga kesehatan juga harus dibayarkan. Saya berharap ada political wil dari pemda dan pihak manajemen rumah sakit, agar mencari solusi penyelesaian. Kalau belum bisa membayar, maka hal itu harus dijelaskan kepada para nakes,” tegas dia.

Bukan saja itu, Rovik juga bahkan meminta Pemerintah Provinsi Maluku, agar bisa segera menyelamatkan RSUD Haulussy.

“Kita minta Pemprov Maluku untuk segera menyelamatkan RSUD Haulussy, karena sudah sangat tertinggal. Apalagi, saat ini banyak rumah sakit bertaraf internasional di Kota Ambon, seperti Rumah Sakit Leimena dan Rumah Sakit Siloam,“ kata dia.

5486
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menurut Rovik, juga turut menyoroti persoalan yang terjadi RSUD Haulussy, yang tak kunjung tuntas.

”Pak Mendagri sudah mencontohkan hal buruk seperti di Maluku. Kita sudah berupaya datangi Kemenkes dan komisi terkait di pusat, untuk mencari solusi. Tapi, ketika kita undang rapat tidak ada yang hadir,” ujar Rovik kesal.

Di tempat yang sama, anggota Komisi IV Djemi Pattiselano mengaku, pihaknya butuh kepastian, terkait pembayaran hak-hak nakes di RSUD Haulussy.

“Kita butuh kepastian. Intinya harus segera dibayarkan, karena manajemen RSUD Haulussy punya pengalaman buruk,” tegas Pattiselano.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku ini berharap, pihak manajemen menyiapkan data secara tertulis, agar bisa disampaikan.

”Usul saya, data-data dibacakan atau dibuat tertulis, dan disampaikan kepada nakes yang mengklaim. Jujur saja, kami prihatin dengan manajemen RSUD Haulussy saat ini,” tandas dia.